HELOINDONESIA.COM - Anggota Pemerintahan Konstitusional ke IX Timor Leste bentukan partai koalisi Partai CNRT dan Partai Demokrat (PD) akan segera terbentuk setelah dilantik pada 30 Juni 2023 mendatang.
Di sisi lain pejabat lama Perdana Menteri (PM) Taur Matan Ruak siap menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan yang baru nanti.
"Saya siap bertemu dengan PM baru untuk menyerahkan laporan dan membicarakan proses pembangunan lima tahun terakhir," kata PM Tur Matan Ruak usai bertemu Presiden Horta di Istana Keresidenan di Dili Timor Leste, Jumat (9/6/2023).
Sementara pada 29 Juni 2023, Presiden Republik akan memanggil PM yang ditunjuk Parlamen Nasional untuk membicarakan persiapan pelantikan anggota pemerintahan konstitusional ke-IX," kata Xanana Gusmao secara terpisah ditempat yang sama, Jumat (9/6/2023).
Pertemuan kali ini, CNRT dan PD bersama-sama bertemu dengan Presiden Republik guna membahas kalender pelatikan anggota Parlamen Nasional yang baru dan anggota pemerintahan konstitusional IX.
Baca juga: Dani Ardianto Pemain Indonesia yang Berkarier di Timor Leste, Ingin Bermain di Liga Indonesia
Xanana menjelaskan pada 20 Juni 2023, Presiden Horta akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis serta Jerman dan pada 28 Juni 2023, baru tiba ditanah air (Timor Leste).
Setelah Parlamen Nasional menujuk Xanana Gusmao (sebagai calon kuat) Perdana Menteri, maka PM sebelumnya akan menyerahkan laporan kepada Xanana Gusmao, sebagai PM baru.
Tentang siapa yang menjadi anggota pemerintahan baru Presiden Horta mengatakan belum mengetahuinya, namun ia berpesan agar ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan IX nanti.
"Soal anggota pemerintahan baru ada di tangan Perdana Menteri. Presiden Republik tidak akan intervensi soal siapa-siapa yang masuk anggota pemerintahan baru nanti," jelas Horta, seperti dilansir Suara Timor Lorosae, Sabtu (10/06/2023).
Presiden berpesan kepada partai koalisi agar tidak sembarangan mengeluarkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan saat ini sedang bekerja pada pemerintahan konstitusional ke-8, meskipun pemerintahan sebelumnya sudah melakukan hal itu.
“Pesan saya kepada CNRT dan PD agar tidak secara sembarangan keluarkan orang yang bekerja di institusi pemerintahan. Kalau pemerintahan sebelumnya melakukan hal itu, pemerintahan baru jangan melakukan hal itu sebagai balas dendam. Kalau pemerintahan baru ingin menempatkan salah seorang anggotanya sebagai direktur harus hati-hati," ujar Presiden Horta. **
