HELOINDONESIA.COM - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyoroti semakin memburuknya konflik agraria selama kepemimpinan Presiden Jokowi.
Bahkan, menurut Gebrak, selama satu dekade krisis agraria atau sembilan tahun terakhir (2015-2023), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya terjadi 2.939 letusan konflik agraria seluas 6,3 juta hektar.
Konflik tersebut berdampak pada 1,7 juta rumah tangga petani, buruh tani, nelayan dan masyarakat adat.
"Dalam kurun waktu yang sama, 2.442 orang petani dan pejuang agraria mengalami kriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 tertembak dan 72 tewas di wilayah konflik agraria," jelas Ketua Umum KASBI, Sunarno dalam rilis yang dikirim ke redaksi pada Minggu (31/3/2024).
Baca juga: Gebrak Desak DPR Segera Usut Pelanggaran dan Kecurangan Selama Proses Pemilu 2024
Sunar menjelaskan bahwa situasi ini jauh lebih buruk dibanding satu dekade sebelumnya.
Dimana pada masa pemerintahan SBY, terdapat 1.520 letusan konflik agraria dengan luas 5,7 juta hektar dan korban dan terdampak sebanyak 900 ribu rumah tangga petani.
Terdapat 1.354 orang petani dan pejuang agraria mengalami kriminalisasi, 553 orang mengalami kekerasan, 110 orang tertembak dan 70 orang tewas.
"Krisis agraria yang terjadi di atas adalah kenyataan ironis bagi rakyat mengingat penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah melalui reforma agraria adalah janji utama rezim pemerintahan Jokowi," ungkap Sunar.
Baca juga: Panglima TNI Tinjau Gudang Amunisi yang Terbakar
Dia mengingatkan bahwa, penyelesaian konflik agraria dengan prinsip pemulihan dan pengakuan hak atas tanah rakyat yang selama ini memperjuangkan keadilan agraria adalah satu dari banyak pekerjaan utama reforma agraria.
"Alih-alih dapat menyelesaikan konflik dan menjalankan reforma agraria sesuai janji politiknya, Presiden Jokowi dengan berbagai kebijakannya justru telah membawa Indonesia ke dalam krisis agraria yang semakin akut," tambahnya.
Ke depan, lanjut Sunar, situasi tersebut akan semakin kronis sebab berbagai regulasi dan kebijakan telah dikunci untuk melanjutkan praktik-praktik investasi bagi program strategis nasional dan badan usaha skala besar yang sepanjang 10 tahun terakhir banyak menggusur dan merampas tanah rakyat.
