JAKARTA, HELOINDONESIA.COM
Larangan untuk buka bersama meski alibinya COViD 19 atau terkait pamer kekayaan pejabat sama-sama tidak tepat. Apalagi dalam surat Menseskab diungkap bahwa alasannya COVID-19.
Pendapat itu disampaikan Dosen Universitas Pancasila Jakarta, Dr Gede Moenanto Soekawati SI.kom, MI,kom kepada Heloindonesia.com, Sabtu (24/3/2023). Alasan tersebut, menurut Moenanto, dalam komunikasi kesehatan adalah kurang tepat karena sebelumnya sudah diumumkan bahwa PPKM sudah dicabut.
Alangkah baiknya surat ini diperbaiki karena banyak kegiatan buka bersama dilakukan untuk tujuan baik yakni menyantuni anak yatim dan orang yang berpuasa di mana di saat Ramadan. Semua yang melaksanakan ibadah puasa berlomba untuk mendapatkan ridlo Allah S.W.T.
Moenanto meminta agar surat tersebut direvisi. Ada pejabat yang programnya di bulan puasa melakukan sedekah dan mengadakan buka bersama apalagi sebagian sudah jadi acara di Pemda masing-masing.
Belum terlambat untuk melaksanakan revisi terkait dengan surat Menseskab tersebut. Bulan puasa adalah saat para pejabat termasuk presiden untuk melaksanakan buka bersama, apalagi sebelumnya ada penyelenggaraan pernikahan anak presiden dengan tamu ribuan orang (3000), konser musik Dewa 19, Deep Purple, dan banyak lagi.
Di London, kegiatan buka puasa bersama dilaksanakan dengan penuh syukur. Alasan yang dibuat Pramono Anung beda lagi, sehingga selayaknya Presiden Joko Widodo segera merevisi surat edaran ini.
Seperti diketahui Sekretaris Kabinet Pramono Anung sudah mengklarifikasi larangan berbuka puasa bareng yang dikeluarkan Istana Presiden beberapa hari lalu.
Menurut dia, larangan tersebut hanya berlaku bagi para pejabat seperti para menteri, menko, pejabat daerah, sementara masyarakat secara luas tidak dilarang.
Pramono mengatakan, larangan itu berkaitan dengan adanya sorotan tajam terhadap para pejabat belakangan ini.