JAKARTA, HELOINDONESIA.COM ? Terkait transaksi janggal Rp300 T di Kemenkeu, ada kesan kalangan politisi Komisi III DPR menggeser persoalan pidana dari pihak pelaku, berbalik menjadi pelanggaran prosedur oleh pihak yang melapor.
Hal itu disampaikan Muhammad AS Hikam, mantan menteri di era Presiden Gus Dur, dalam unggahannya di akun Facebook, dua jam lalu (Rabu, 22 Maret 2024).
?Ada kesan bhw sebagian anggt DPR gunakan dalih legal formal, bukan substantif, utk GESER persoalan pidana dari pihak pelaku berbalik menjadi pelanggaran prosedur oleh pihak yg melapor,?tulis AS Hikam.
Dalam hal ini ia mengungkapkan dengan pertanyaan: ada sulapan ?Blame Game? di Senayan? Blame Game, taktik main mencari kesalahan, dilakukan politisi Senayan itu. Dan taktik mencari kesalahan itu mesti diwaspadai.
Muhammad AS Hikam, mantan menteri di era Presiden Gus Dur. (Foto: Facebook: Muhammad AS Hikam)
?Taktik main cari kesalahan mesti diwaspadai jangan sampai dipakai olh para poliyo (politisi sontoloyo) dlm skandal TPPU 300T,? ujarnya.
Menurut dia, apa yang terjadi pada raker di Komisi III DPR dengan PPATK, malah memperlihatkan bahwa PPATK dan Menko Polhukam Mahfud MD akan digiring menjadi pihak yang menyimpang karena dinilai tidak mengikuti aturan. Bahkan dicurigai punya agenda politik.
?Alih2 bongkar skandal 300T, PPATK & Menko Polhukam malh mau digiring jadi pihak yg menyimpang karen konon TIDAK IKUTI aturan dan dicurigai punya agenda politik!? tegas AS Hikam.
Mantan Menristek itu mengatakan Forum rapat kerja (raker) dengan PPATK Selasa kemarin menjadi pertunjukan absurd di DPR. Bukannya menjadi kesempatan untuk buka-bukaan membongkar praktik lancing (curang, tidak jujur) yang merugikan keuangan negara, tapi malah menjadi forum unguk menggelar sim salabim politik dan ajang distorsi informasi.
Berikut ini pernyataan lengkap Muhammad AS Hikam yang diunggah di medsos Facebook:
?ADA SULAPAN "BLAME GAME" DI SENAYAN? Taktik main cari kesalahan mesti diwaspadai jangan sampai dipakai olh para poliyo (politisi sontoloyo) dlm skandal TPPU 300T. Ada kesan bhw sebagian anggt DPR gunakan dalih legal formal, bukan substantif, utk GESER persoalan pidana dari pihak pelaku berbalik menjadi pelanggaran prosedur oleh pihak yg melapor.
Alih2 bongkar skandal 300T, PPATK & Menko Polhukam malh mau digiring jadi pihak yg menyimpang karen konon TIDAK IKUTI aturan dan dicurigai punya agenda politik!
Forum RDP dg PPATK semalam adlh pertunjukan teater absurd di DPR. Ia bukannya jadi kesempatan utk buka2an membongkar praktik lancung yg merugikan keuangan negara. Tapi malah forum utk menggelar sim salabim politik & ajang distorsi informasi.
Publik jangan sampai diakali sehingga skandal raksasa ini bisa disulap hingga malah LENYAP! Sungguh sebuah prospek malapetaka yg mengenaskan di Republik ini. IMHO,?
(*)
(A Winoto)