Panwascam Stigma PKI Anggota DPRD Pesawaran dari Fraksi PAN

Sabtu, 18 Maret 2023 14:02
RDP DPRD dengan Bawaslu Pesawaran terkait stigma PKI dan money politik (Foto Rama/Helo Indonesia Lampung)

LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Seorang Panwascam Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran diduga menstigma PKI anggota DPRD Pesawaran Komisi IV DPRD Pesawaran dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Umroni.

Umroni dan rekannya sesama Fraksi PAN, Mukhlis, anggota Komisi I DPRD Pesawaran, tak terima stigma seperti itu. "Saya 32 tahun jadi tentara, dijejelin PKI-PKI-PKI. Jadi kalau dengar kata PKI , saya miris sekali hal itu terucap dari seorang panwascam," ujar Mukhlis kepada "Helo Indonesia Lampung".

Dia mengaku menyimpan pernyataan-pernyataan yang menstigma buruk dirinya tersebut di handphonenya. "Ada bahasa Sang Panwascam: Kalau Kamu diajak Roni (Umroni) jadi PKI, mau?" ujar wakil rakyat tersebut.

Dijelaskannya, PAN dirikan oleh tokoh-tokoh Muhamadyah. Dia mengatakan miris munculnya stigma PKI tersebut. "Jangan ada kata-kata seperti itu dan hal ini perlu diluruskan dan diklarifikasi," pintanya kepada Bawaslu Pesawaran.

Mukhlis meminta pertanggungjawaban Banwaslu Pesawaran untuk memeroses atau mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang sudah tersebar ke masyarakat tersebut.

"Tadi sudah kami sampaikan, tolong diklarifikasi kalimat siapa dan siapa orangnya harus dijelaskan kalau bisa minta maaf," ungkapnya usai Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi 1 DPRD dan Bawaslu Pesawaran, Jumat (17/3/2023).  

Menanggapi hal tersebut, Ketua Banwaslu Pesawaran Riyan Armando menanggapi santai. Menurut dia,  sejauh ini tidak ada kata-kata tersebut. Namun, dia tetap akan melakukan pendalaman terkait dugaan stigma PKI terhadap Umroni.

"Tadi, kita dengar sendiri Panwaslu Kecamatan Padang Cermin membantah apa yang disampaikan oleh Pak Umroni," ujar Riyan.

Riyan malah mengungkapkan adanya pembagian minyak goreng serta uang Rp50 ribu kepada 134 ibu-ibu kelompok senam sehat di Desa Khepong Jaya, Kecamatan Padang Cermin.

Pihaknya, katanya, melakukan upaya pencegahan pelanggaran sesuai amanah UU No. 7 Tahun 2017. "Bawaslu itu bertugas untuk melakukan pencegahan praktek politik uang," ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Pesawaran Muklis yang juga dari Fraksi PAN sempat tersulut emosi rekannya distigma PKI sehingga dirinya menggagas RPD Komisi 1 DPRD dengan Bawaslu Pesawaran. Dia juga mempertanyakan apakah pembagian minyak goreng dan uang itu termasuk money politik? (Rama)

Berita Terkini