HELOINDONESIA.COM - Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menuding Mahkamah Konstitusi (MK) kini dijadikan alat politik untuk pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.
Denny juga menyamakan kasus yang dialami Partai Demokrat sama dengan yang dialami Megawati saat Partai Demokrasi Indonesia di jaman Orde Baru (Orba) direbut Soerjadi.
Melalui akun Tiktok dennyindrayana99, dari Portalington, Melbourne Australia, Senin (29/5/2023) Guru Besar Hukum Tata Negara itu kembali mengulas postingannya tentang MK memberikan gratifikasi jabatan satu tahun kepada pimpinan KPK yang bermasalah secara etika.
Baca juga: PDIP dan PPP Gelar Pertemuan Bahas Strategi Menangkan Ganjar dan Pileg 2024
"Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi, KPK harus kuat supaya tidak dipilih oleh presiden dan DPR yang sama, maka sebenarnya diundur ke 2024 sekalipun di bulan Juni, yang akan membentuk pansel (panitia seleksi) adalah tetap Presiden Jokowi.Yang akan memberikan fit and proper test juga DPR," papar Denny.
Mulai dari sekarang, lanjut Denny, langkah-langkah yang tidak ada yuridis konstitusionalnya itu menunjukkan adanya kepentingan politik yang menginfiltrasi ke Mahkamah Konstitusi.
Baca juga: Safin Ambil-alih SS Lampung FC
Karena itu, Denny mengajak untuk membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang merupakan open legal policy.
Sebab, ranah pemilu merupakan kewenangan presiden, DPR, DPD dan proses legislasi parlemen.
Denny juga mengangkat isu jangan sampai Mahkamah Agung, setelah KPK dijadikan alat untuk merangkul kawan koalisi dan memukul lawan oposisi.
Kemudian, mengkondisikan Mahkamah Konstitusi untuk juga strategi pemenangan pemilihan presiden melalui kasus Peninjauan Kembali (PK) staf kepresidenan Moeldoko.
Baca juga: Nongol di TikTok, Denny Indrayana Tuding MK jadi Alat Pemenangan Pemilu: No Viral, No Justice!
"Yang dalam bahasa Romahurmuziy, Romi PPP "Mencopet Partai Demokrat". Kita ingat Megawati dikuyo-kuyo di jaman Orde Baru. PDI Megawati diambil alih PDI Soerjadi meskipun melahirkan PDI Perjuangan," jelasnya.
Denny mengingatkan agar pemerintahan Jokowi belajar pada sejarah PDI Megawati di jaman Orba.
"Jangan sampai kedaulatan partai diganggu-ganggu oleh pencopet yang sayangnya ada di lingkaran kekuasaan istana," ungkap Denny.
Baca juga: Tiket Argentina vs Timnas Indonesia Dijual Untuk Umum 6 Juni, Harga Mulai Rp 600 Ribu-Rp4,2 Juta
Dia mengajak bersama-sama mengawal putusan MK agar tidak keluar menjadi putusan-putusan strategi pemilihan umum legislatif.
"Mari kita kawal PK Moeldoko agar tidak menjadi alat untuk merebut, mencopet Partai Demokrat oleh kekuasaan, yang menyebabkan Partai Demokrat beralih dukungan dari bakal calon presiden yang bukan preferensi istana. Mari kita selamatkan demokrasi," tandasnya.