LAMPUNG, HELO INDONESIA.COM -- Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim ikut melaporkan pencemaran nama baik para elite partainya oleh Mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edy ke Polda Lampung, Selasa (6/8/2024).
Sehari sebelumnya, Senin (5/8/2024), Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal telah lebih dulu melaporkan dugaan pencemaran nama baik oleh Lukman Edy ke Bareskrim Polri.
Alasan laporan, secara personal, Edy dinilai telah memberikan informasi bohong tentang kurangnya peran Dewan Syuro hingga berdampak pada dinamika internal PKB dan relasinya dengan PBNU.
"Pencemaran nama baik yang berbahaya bagi kami secara partai, institusi, maupun pimpinan-pimpinan kami yang diserang dan tidak ada dasar dan bukti," kata Cucun kepada awak media.
Di Lampung, Chusnunia Chalim alias Nunik ikut melaporkan hal serupa. Menurutnya, tidak ada arahan dari DPP PKB atas pernyataannya Lukman Edy yang menimbulkan kegaduhan.
Sebelumnya, Lukman Edy, mengungkapkan peran Dewan Syuro PKB dikurangi berdasarkan hasil Muktamar PKB di Bali. Hal itu diungkapkan Lukman Edy di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/7/2024) lalu, usai memenuhi panggilan dari Tim Lima PBNU.
"Semenjak Muktamar di Bali itu sebagian besar kewenangan Dewan Syuro itu dihapus di dalam AD/ART, sehingga kita tidak melihat lagi peran Dewan Syuro itu, dan itu di semua tingkatan bukan saja di tingkat DPP, tapi juga tingkat DPW dan DPC," kata Lukman.
"Kalau dulu bahkan itu Dewan Syuro ikut menandatangani surat-surat keputusan, kalau sekarang itu tidak ada lagi, Dewan Syuro tidak lagi menandatangani surat keputusan, tidak lagi keputusan terhadap hal-hal strategis di partai," jelasnya.
Lukman mengatakan perubahan di PKB yang mengurangi peran Dewan Syuro berdampak pada relasi PKB dengan PBNU. Sebab, menurut Lukman, Dewan Syuro PKB diisi oleh para kiai dan ulama dari NU.
"Kenapa sekarang justru eksistensi PKB itu, eksistensi Dewan Syuro, eksistensi kiai itu, malah dihilangkan, makanya kemudian boleh kita simpulkan kenapa sebabnya hubungan NU dan PKB itu memburuk sekarang ini karena memang secara sistematis peran ulama, peran kiai, peran Dewan Syuro itu dihilangkan dari anggaran dasar maupun dalam praktek partai sehari-hari," ucapnya.(HBM)
-