LAMPUNG, HALOINDONESIA.COM -- Politikus Partai Golkar, tanggapi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pariwisata dari sektor pariwisata yang mencapai Rp5 miliar tahun 2023.
Menurut Johnny Corne, pariwisata merupakan kegiatan yang multidimensi dan multisektoral, untuk menilai keberhasilannya tidak bisa dilihat dari nilai PAD semata.
"Target 5 miliar merupakan terobosan yang luar biasa jika dilihat dari satu sisi, namun untuk dapat menilai keberhasilan pembangunan pariwisata yang multidimensi dan multisektoral tersebut, dinas terkait harus mengupayakan adanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pariwisata," kata Johnny, Rabu (1/3/2023).
Ia mengatakan, menjadi tugas Dinas Pariwisata bersama instansi terkait, untuk menentukan variabel-variabel yang menentukan PDRB sektor pariwisata tersebut. Sehingga keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat terukur dan terlihat pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat.
"Apalagi Pesawaran memiliki visi menjadi bumi wisata dengan tiga sektor strategis yang diutamakan (pertanian, industri dan pariwisata), maka tidaklah berlebihan jika kita ingin mencapai PDRB sektor pariwisata sebesar 25 pesawaran dari total PDRB Kabupaten Pesawaran," ujarnya.
Dikatakan, Dispar juga harus mampu menunjukkan, bahwa tingginya tingkat kunjungan wisatawan berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan pajak restoran maupun pajak hotel di Bumi Andan Jejama.
"Kalau itu berjalan, tentunya hal itu menjadi prestasi, dan hal itu bisa menjadi alat kontrol dari segi lainnya, misalnya kunjungan wisata naik terus, tapi mengapa penerimaan pajak restoran tidak naik atau bahkan turun, jika hal ini terjadi maka dapat segera dianalisa penyebabnya, apakah restoran di Pesawaran tidak diminati oleh wisatawan, atau keberadaan restoran yang kurang, atau ada penyimpangan lainnya," kata dia.
Johnny juga mengatakan, idealnya pariwisata mendapat porsi anggaran yang besar dari APBD, karena menjadi salah satu sektor strategis. Namun karena keterbatasan anggaran, maka dinas terkait harus mampu mensiasati persoalan tersebut.
"Jika kita dapat membina para pelaku pariwisata agar meningkatan kualitas usaha mereka dengan rekomendasi yang tepat dari pemerintah, dan dilaksanakan dengan dana mereka, bukankah hal tersebut menjadi keuntungan bagi Pemda," timpalnya.
"Demikian pula, jika kita mampu mendorong adanya investor baru untuk memperbanyak obyek-obyek wisata, serta membangun di tempat kita sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata yang kita miliki, jadi keterbatasan anggaran dapat kita siasati jika kita memiliki pengetahuan, ketrampilan, konsep, ide dan gagasan yang cukup," pungkasnya. (Rama)