JAKARTA, HELOINDONESIA.COM - Larangan Presiden Jokowi agar Pejabat tidak menggelar Buka Puasa bersama measih terus menjadi polemik. Meski sudah ada penegasan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa larang itu hanya ditujukan kepada para menteri dan pejabat lembaga negara, namun polemik masih terus berjalan.
Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil meminta kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut larangan pejabat berbuka puasa bersama dengan alasan sedang menghadapi masa transisi pandemi Covid-19.
Larangan ini menunjukkan bahwa Presiden dinilai tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.
Menurut Nasir, justru saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. Bahkan Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini. Rapat-rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker.
Anggota DPR dari PKS ini curiga larangan buka puasa bersama sebagai kekhawatiran kalau umat Islam melakukan konsolidari jelang Pilpres. Dia juga meminta adar Presiden Jokowi jangan ragu mencabut larangan berbuka bersama itu.
?Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikuatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres " ujar Nasi, Jumat (24/3/2023).
Dikatakan, larangan itu sangat kontras dengan penyelenggaran pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga. Bahkan pesta anak Pak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.
?Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan orisinil ide Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," ujar Nasir yang juga politisi PKS itu.
Karena itu, sambung Nasir, Pak Jokowi jangan ragu untuk mencabut larangan tersebut. Bulan Ramadhan adalah bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.
?Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau?, pungkas Nasir.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dasco Sufmi Ahmad mengatakan, terkait surat Presiden Jokowi terkait larangan buka bersama bagi pejabat dan ASN, alasan pelarangan tersebut karena saat-saat ini masih merupakan masa transisi dari pandemi ke endemi.
?Dan juga memang walaupun masih apa namanya Covid ini sudah agak jarang, tetapi memang masih ada juga di Indonesia saya rasa juga masih ada. Nah sehingga seperti di DPR, itu yang kemudian berkumpul juga kita tetap lakukan juga secara sebagian hadir tapi sebagian besar boleh melalui zoom,? paparnya.
Dasco kemudian menafsirkan apa yang dikatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mungkin berbuka puasa di restoran di tempat-tempat yang berlebihan. mungkin begitu.
?Nah, ini kan yang dimaksud itu adalah bagaimana mencegah supaya Covid itu kemudian tidak menjangkit lagi, tidak mewabah lagi dalam situasi yang sama sekali belum selesai sebenarnya kan, gitu loh. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di tahun depan masa transisi dari pandemi ke endemi ini bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa melakukan kegiatan ibadah puasa bulan Ramadhan secara normal,? katanya.
(A Winoto)
