HELOINDONESIA.COM - Presiden Joko Widodo resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Pelantikan Budi Arie Setiadi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju 2019- 2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menanggapi soal penunjukkan Budi Arie Setiadi menggantikan Johnny G Plate sebagai Menkominfo.
Menurut Ujang, di balik pengangkatan Budi Arie ada maksud tersirat untuk kepentingan Pilpres 2024. Sebab Budi Arie diketahui juga menjabat sebagai Ketua Umum relawan Pro Jokowi atau Projo.
Menurut Ujang, sebagai Ketua Projo, Budi Arie Setiadi dinilai lebih dapat membantu mengamankan perolehan suara jagoan Presiden Jokowi ketimbang jabatan Menkominfo diberikan kepada partai politik koalisi pemerintahan
"Karena kepentingan yang sama antara Jokowi dengan relawan projo terkait dengan kepentingan pilpres 2024. Jokowi butuh relawan, relawan butuh jabatan untuk mengamamkan 2024," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Senin (17/7/2023).
Lebih lanjut, Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu mengatakan tidak dipilihnya NasDem untuk mengisi kursi Menkominfo merupakan jawaban tegas Presiden Jokowi yang merasa sudah dikhianati Surya Paloh karena mendukung Anies Baswedan dalam Pillres 2024.
Baca juga: Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Sekedar Punya Kedekatan, Tapi Miliki Hubungan Batin yang Kuat
"Tidak dipilihnya nasdem bagian dari hukuman karena dinilai sudsah berbeda jalan dengan Jokowi. Itu resiko dari NasDem atas pilihannya," ujarnya.
Terlepas dari intrik politik, sambung dia, sejatinya pemilihan jabatan menteri di kabinet Presiden Jokowi merupakan hak prerogatif. Artinya siapapun yang dipilih untuk menggantikan Johnny G Plate hanya seorang kepala negara yang berhak melakukan hal tersebut.
"Siapapun yang dipilih hanya Jokowi yang punya hak. Itu soal hak prerogatif Presiden," pungkasnya.
