JAKARTA, HELOINDONESIA.COM ? DPR RI menggelar rapat paripurna untuk pembukaan masa persidangan keempat 2022-2023, Selasa (14/03/2023). Saat pimpinan sidang, yakni M Lodewijk F Paulus selesai membacakan pidato Ketua DPR, salah satu anggota Fraksi PKS Amin AK langsung gaspol minta interupsi.
Pimpinan sidang pun mempersilakan bicara. Politisi PKS Amin AK lantas bicara dengan mempermasalahkan Perppu Cipta Kerja. Bahkan PKS meminta Presiden mengajukan Rancangan UU atau RUU Pencabutan Perppu Cipta kerja.
Semula ia mengatakan, pada rapat paripurna untuk penutupan masa sidang ketiga yang lalu, tidak mengambil persetujuan terhadap Perppu Cipta Kerja yang diajukan Presiden pada masa sidang sebelumnya.
Amin AK lantas merujuk kepada Pasal 22 UUD 1945, yang berisi tiga ayat, tentang pemeritah berhak menetapkan Perppu peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang), dan Perppu itu harus mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya.
Dia lantas menyebut, pada pasal (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
?Kita tahu, masa sidang berikutnya itu, masa sidang setelah Perppu tersebut ditetapkan. Dan kita tahu, masa sidang setelah ditetapkan, telah berakhir pada 16 Februari yang lalu,? katanya.
Ia juga menyebut Pasal 52 UU Pembentukan Perundang-undangan yang menyatakan, yang dimaksud ?masa sidang berikutnya? adalah masa sidang setelah Perppu ditetapkan Presiden. Perppu Cipa Kerja ditetpkan Presiden pada akhir tahun 2022 lalu.
?Oleh karena itu, melalui rapat paripurna DPR ini, saya minta pimpuinan mendesak pemerintah agar menyusun dan mengajukan Rancangan UU Pencapbutan Perppu Cipta Kerja. Demikian yang kami sampaikan,? kata Amin AK.
Atas usulan PKS tersebut, pimpinan sidang, yakni Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengatakan, apa yang disampaikan akan dibahas di rapat pimpinan DPR, dan akan dibahas di Bamus DPR.
