HELOINDONESIA.COM - Presiden Jokowi dengan terus terang mengatakan, dirinya akan cawe-cawe terkait Pilpres 2024. Jokowi juga menegaskan dirinya cawe-cae kalau ada riak-riak yang mengganggu.
Hal ini mendapat reaksi luas dari masyarakat, pengamat, dan politisi. Para pengkritik menilai kalau Presiden Jokowi cawe-cawe, maka dia tidak netral, dan memihak capres tertentu.
Terhadap masalah seperti ini Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan, untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, pejabat agar tidak menyalahgunakan wewenang dengan ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
“Jadi hal yang dipesankan oleh Muhammadiyah, jadi jangan sampai ada abuse of power, jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan,” kata , Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir di Jakarta, Kamis (22/6).
Baca juga: KPK Sebut Banyak Korupsi Saat Penerimaan Mahasiswa Baru, DPR Minta Tutup Rapat Semua Celah Pungli
Prof Haedar menyebut bahwa cawe-cawe tidak tepat dilakukan oleh para pejabat, baik itu pejabat eksekutif, pejabat legislatif, pejabat yudikatif, maupun pejabat di lembaga kenegaraan yang lain. Kata Haedar, harga yang dibayar untuk penyalahgunaan ini cukup mahal bagi kesehatan sebuah negara.
Dia menyampaiakan pesan Muhammadiyah untuk semua pejabat, diminta agar Pemilu tidak sekedar luber dan jurdil, tapi juga tidak menimbulkan konflik politik yang keras.
“Pesan Muhammadiyah untuk seluruh pejabat yang punya posisi di dalam pemerintahan, baik di eksekutif dari presiden, gubernur, walikota sampai bupati, maupun di legislatif, ketua MPR, ketua DPR, tentu juga di lembaga-lembaga yudikatif bahkan di Mahkamah Konstitusi agar bagaimana pemilu ini tidak sekadar luber-jurdil, bermartabat dalam konteks kemandirian, tapi juga tidak menimbulkan proses konflik politik yang keras akibat dari tidak bisa menahan posisi dan menahan keterlibatan di dalam proses politik,” ingatnya.
Ketimbang ikut cawe-cawe, para pejabat diharapkan mengawal pemilu secara adil tanpa menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.
Baca juga: Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulus, Menhub: Izin Operasi Paling Lambat 1 Oktober
“Maka kami menghimbau pada seluruh institusi pemerintahan dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasuk di dalamnya TNI-Polri agar bisa mengawal pemilu itu sebagai wasit dan pemimpin yang adil. Nah itu poin penting kami,” tegasnya. (*)
(Winoto Anung)
