HELOINDONESIA.COM - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dilaporkan ke Kepolisian buntut dugaan membocorkan keputusan Mahkamah konstitusi (MK) bakal mengembalikan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup (coblos partai).
Atas laporan tersebut, Bareskrim akan menindaklanjuti apakah benar adanya dugaan ujaran kebencian, berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara.
"Ya, pada saatnya akan diperiksa," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto kepada wartawan, Jumat (2/6).
Namun belum disebutkan kapan Denny Indrayana mendapatkan panggilan untuk diperiksa. Saat ini Pihak kepolisian tengah mendalami laporan tersebut.
Agus hanya memastikan, akan memproses kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku.
"Sudaj disampaikan sedang diteliti dan didalami apakah menimbulkan keonaran atau tidak. Namun kalau tidak menimbulkan kegaduhan kan sebaiknya nanti kita akan lihat dari keterangan ahlinya, kita akan proporsional," tutur dia.
Diketahui, Seseorang berinisial AWW resmi melaporkan Denny Indrayana ke pihak yang berwajib, Rabu (31/5/2023). Laporan teregister dengan nomor LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.
Denny dilaporkan atas dugaan membocor keputusan MK. Tindakannya dinilai terkait tindak pidana ujaran kebencian, berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara.
Sebelumnya, Deeny mengaku mendapat informasi penting bahwa MK akan mengabulkan sistem Pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.
"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kemnali memilih tanda gambar partai saja," kata Denny dalam keterangan tertulis, Minggu (28/5) lalu.
