LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah (Cakada) Kabupaten Lampung Timur M Dawam Raharjo dan Ketut Erawan melaporkan para komisioner KPU setempat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Ahmad Handoko sebagai kuasa hukum telah melaporkannya pada Selasa (10/9/2024) ke Kantor Komnas HAM atas penolakan pendaftaran kliennya oleh KPU Lamtim gara-gara Silon pada hari terakhir perpanjangan pendaftaran Rabu (4/9/2024), pukul 19.30 WIB.
Dia melihat hak dipilih pasangan kliennya tak sesuai UU maupun PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Pasal 135 poin (b) yang memungkinkan partai untuk mengalihkan dukungan jika ada calon tunggal.
Alasan harus persetujuan partai koalisi, dibantah Handoko. Menurut dia, tidak ada aturan kesepakatan gabungan parpol terkait perpindahan dukungan dari PDIP. "Alasan tersebut tidak sesuai dengan peraturan," katanya.
Ahmad Handoko optimistis Dawan-Ketut lolos jadi calon bupati dan wakil bupati Lampung Timur yang paling tinggi elektabilitasnya si kabupaten tersebut.
"Insya Allah berkas lengkap dan kami siap mengikuti mekanisme aturan penyelesaian sengketa proses ini di Bawaslu Lampung Timur sesuai dengan hukum acaranya," tandasnya.
Bawaslu Lampung juga mengamati peristiwa ini. "Kita sudah melihat proses demokrasinya seperti apa?" kata anggota Bawaslu Lampung Imam Bukhari setelah n acara lembaganya di Ballroom Hotel Novotel, Sabtu (7/9/2024).
KPU Lampung Timur menerima data dan dokumen pendaftaran dari Dawam-Ketut pada Rabu (4/9/2024), pukul 19.30 WIB, yang diusulkan PDIP yang memiliki jumlah suara sah pada Pemilu 2024 sebanyak 93.926 suara.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen atas nama M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan dinyatakan tidak lengkap.
Dari surat penolakan KPU. Di Silon KPU Lampung Timur, partai pengusung keduanya masih tercatat dalam koalisi pendukung Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi. (HBM)
-
