Oleh Herman Batin Mangku*
HAMPIR tiga bulan lalu, saya menulis pengamatan panjang tentang keberuntungan seorang birokrat di panggung politik Lampung. Sosoknya kurang piawai dalam komunikasi publik. Padahal, kelincahan bernarasi modal seorang politikus mengambil hati rakyat.
Ditambah lagi, dirinya jauh jika dikatakan sosok media darling. Dengan awak media, ketika pertanyaan publik dikonfirmasikan kepada dirinya, beberapa kali malah terjadi percikan api. Tak ada frasa public relations untuk mematut-matut diri sebagai pejabat publik.
Baca juga: Arinal Haqqo Haqqo
Dalam artikel berjudul Arinal Haqqo-Haqqo yang diterbitkan media ini pada Sabtu, 8 Juni 2024, pukul 11.43 WIB, saya menguraikan keberuntungan demi keberuntungan yang selalu menghampiri pensiunan birokrat bernama Arinal Djunaidi tersebut.
Ternyata, keberuntungan sang petahana gubernur Lampung tersebut masih berlanjut jelang pembukaan loket pendaftaran pasangan bakal calon gubernur Lampung di KPU Provinsi Lampung (27-29/8/2024).
DPP Partai Golkar (PG) yang sebelumnya memberikan surat tugas kepada Hanan A Rozak yang langsung dilibas dengan sosialisasi untuk menaikkan elektabilitas lewat 60 konser artis pantura ke tujuh penjuru angin di Lampung.
Baru 20-an konser, Hanan ngerem mendadak karena Sekjen DPP PG Lodewij F Paulus memangil Arinal Djunaidi untuk pemberian surat tugas pencalonannya sebagai gubernur Lampung untuk periode keduanya (2024-2029).
Ketika semua partai merapat ke bakal calon gubernur Rakhmat Mirzani Djausal (RMD), termasuk Partai Golkar Lampung yang dipimpin Arinal Djunaidi. Pupus sudah Arinal Djunaidi bisa berlayar ke periode keduanya.
Sisa satu partai lagi, yakni PDIP yang tak cukup kursi untuk mengusung bakal calon gubernur Lampung.
Dalam posisi tak ada harapan lagi, bak petir di siang bolong, palu Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ambang batas kursi pengusung cakada dari 20 persen jadi 7,5 persen.
Partai nonparlemen ikut mendadak melek langsung kasak-kusuk suara ikut bisa "laku". Dalam waktu sesingkat-singkatnya, dengan waktu yang sangat mepet, "Dewi Fortuna" kembali datang kepada Arinal Djunaidi.
Last minute, hari kedua pendaftaran, PDIP merekomendasinya ikut Pilgub Lampung 2024 bersama Sekretaris PDIP Lampung Sutono, mantan sekdaprov Lampung yang sudah tiga kali direkom partainya jadi cawagub Lampung.
Singkat cerita, Arinal Djunaidi beruntung kembali di detik-detik terakhir kepasrahannya lengser keprabon alias turun tahta dari jatah periode keduanya sebagai gubernur Lampung bisa kembali ikut kontestasi.
Kedua "jago tua" Itu harus head to head lawan dua anak muda berlatar belakang pengusaha dan politikus: RMD dan Jihan Nurlela Chalim. Jika tak ada palu MK, mereka lawan kotak kosong.
Jauh sebelumnya, lewat artikel "Arinal Haqqo-Haqqo", saya telah menarasikan sederet keberuntungan Arinal Djunaidi. Berawal dari saat saya ikut memonitor kampanye periode pertamanya pada Juni 2018, tanggal lupa, di Kabupaten Waykanan, tempat asal orangtuanya.
Pada saat itu, elektabilitasnya paling buncit di bawah petahana Ridho Ficardo dan Wali Kota Bandarlampung Herman HN. Hasil survey Charta Politika Indonesia pada 6 -11 Maret 2018, elektabilitas top of mind terbanyak Ridho Ficardo 27,1 persen, Herman HN 20,1 persen, Bupati Lamteng Mustafa 10,4 persen, terakhir Arinal Djunaidi 7,4 persen. Responden yang tak menjawab 35 persen.
Dalam perjalanan dari Kota Bandarlampung ke Waykanan itu, teman yang mengajak saya bilang bahwa Arinal orang yang beruntung. Tentu saja saya kaget, secara ilmiah dengan margin of error 3,5 persen, Arinal tentu saja "ngak ngaer" lawan Ridho dan Herman HN.
Ketika saya tanya argumennya apa, dia bilang ada yang membantu mengintip ke langit. Saya anggap ucapannya cuma bercanda mengisi kejenuhan perjalanan. Ternyata, mungkin kebetulan, apa yang dikatakannya benar, Arinal jadi gubernur periode 2019-2024.
Arinal orang yang beruntung bisa memimpin 8,5 juta penduduk di Lampung. Sebelumnya, alumni Faperta Unila ini juga banyak beruntung. Sedikit birokrat yang mencapai karir tertinggi sebagai sekdaprov. Arinal ada di sedikit dari ribuan abdi negara itu
Keberuntungannya tak hanya sampai di pucuk karir birokrasi, pascapensiun seakan dirinya begitu mudah langsung jadi elite politik. Tak main-main, dirinya jadi ketua Golkar Lampung, partai paling jagoan semasa Orde Baru dan tetap nangkring di lima besar pasca-Reformasi.
Dia menggantikan dedengkot politik Alzier Dianis Thabrani (ADT) setelah "dibegal" saat periode ketiganya yang kemudian di-land clearing Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus yang kini jadi sekretaris jenderal DPP Partai Golkar.
Pegang partai, desas-desusnya Arinal disiapkan Purwanti Lee untuk jadi wakilnya M. Ridho Ficardo (MRF) , putra "Kebon", pada periode keduanya. Namun, masih rumor, MRF ogah dan memilih berjuang sendiri dengan modal elektabilitas paling moncer pada masa itu.
Konon ditolak jadi wakil MRF, "Dewi Portuna" malah kembali menghampiri Arinal. Dia yang kemudian ditemani Purwanti Lee sosialisasi agar jadi gubernur Lampung untuk menggantikan MRF. Hasilnya, sudah ketebak, Arinal yang jadi gubernur Lampung lewat sosialisasi yang masif.
Menjelang akhir jabatannya sebagai gubernur Lampung, dirinya kena bully se-indonesia atas buruknya infrastruktur di Provinsi Lampung. Tentu saja, hal ini sangat merugikannya menjelang kelanjutan periode kedua kepemimpinannya.
Namun, akhirnya, bully tersebut malah jadi berkah. Viralnya jalan buruk memancing Presiden Jokowi turun dan langsung menggelontorkan Rp800 miliar buat perbaikan jalan rusak berat di Provinsi Lampung.
Dengan penuh percaya diri, dianggap bully berbuah keberuntungan, Arinal bangkit kembali bahwa dirinya berhasil mendatangkan uang APBN untuk infrastruktur jalan hingga Rp800 miliar, tanpa harus ngutang ke lembaga keuangan BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Baru selesai hiruk-pikuk soal infrastruktur, Arinal sudah harus berkemas-kemas meninggalkan Rumdis Mahan Agung akhir tahun lalu sesuai Undang-Undang Pilkada yang mengharuskan kepala daerah hasil pemilihan 2018 dan baru dilantik pada 2019 berhenti akhir tahun 2023.
Lagi-lagi, tanpa berkeringat menuntut bersama tujuh kepala daerah lainnya ke Mahkamah Konstitusi (MK), keberuntungan kembali menghampiri Arinal. Dia bisa menjabat hingga 12 Juni 2024 atas putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang membatalkan ketentuan UU Pilkada.
Semakin mendekati Pilgub Lampung 2024, para bakal calon lainnya menguras tabungan buat sosialisasi, Arinal sebagai gubernur Lampung bisa keliling pengajian mengumpulkan massa dari kabupaten ke kabupaten lainnya, terutama yang penjabat kepala daerah pilihannya.
Setelah tak tinggal lagi di Mahan Agung dan dapat tugas sosialisasi dan cari koalisi dari DPP Partai Golkar, Arinal tenang-tenang saja di rumah pribadinya. Gagal dapat rekom, dia ditangkap PDIP yang kembali jadi oposisi.
Sepertinya, RMD dan JNC saat ini bukan berkompetisi dengan Arinal-Sutono, tapi keberuntungan yang tak tergantung pada amunisi, gemuknya partai pendukung, dan ramainya para pendukung, tapi penentunya adalah takdir.
Kita kembali harus menunggu "Arinal Haqgo-Haqqo" yang kesekian kalinya, apakah dirinya akan beruntung kembali pada pemilihan 27 November nanti atau tergeser oleh shalawat nariyah yang menggiring RMD-JNC ketika memasuki ruang deklarasi sebelum daftar pencalonan ke KPU Lampung?
Pilgub Lampung: keberuntungan vs shalawat nariyah yang mengetuk langit.
* Jurnalis, anggota Pimred Club
-
