JAKARTA, HELOINDONESIA.COM - Sejak Jumat (22/8/2024) kepolisian silih berganti melakukan pengamanan demontrasi yang dilakukan sejumlah mahasisa dan kelompok lain dalam menolak revisi Undang-Undang Pilkada, terus mengalir tak ada habis-habisnya.
Sebelumnya, telah ada bocoran PKPU yang dibuat mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi. Guna mengantisipasi obyek-obyek vital di wilayah Jakarta Pusat, hari ini pada Minggu (25/8/2024) sebanyak 1.676 personel gabungan disebar di beberapa lokasi dikerahkan guna pengamanan.
"Dalam rangka pengamanan beberapa obyek vital kami melibatkan sejumlah 1.676 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, pada Minggu (25/8).
Adapun personel gabungan yang dikerahkan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI Jakarta dengan jajarannya.
Baca juga: Tujuh Partai Non Parlemen Bergabung ke Koalisi Kendal Mriki Mawon
Terkait penutupan arus lalu lintas di obyek vital Susatyo mengungkapkan, hal itu bersifat situasional. Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika di lapangan.
"Bila nanti di sekitar obyek vital ada massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan rekayasa lalu lintas," ujarnya.
Susatyo menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengutamakan negosiasi dan pelayanan secara humanis.
Selain itu, Susatyo mengimbau kepada para koordinator lapangan (Korlap) dan peserta aksi untuk melakukan aksi dengan santun, tidak anarkis, menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi dapat berjalan aman dan tertib sesuai harapan semua.
"Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya." tutur Susatyo mengakhiri.
