Helo Indonesia

Pejabat Bupati Jombang Teguh Narutomo Ingatkan dari ASN Netral di Pilkada Hingga Sepulum Program Kerja

Rabu, 24 Juli 2024 10:49
    Bagikan  
BUPATI BARU
pemkab jombang

BUPATI BARU - Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo ditetapkan menggantikan Pj bupati Sugiat yang mengundurkan diri untuk berkontestasi Pilkada Jombang

HELOINDONESIA.COM - Usai di lantik di Gedung Negara Grahadi Suarabaya, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo langsung berkenalan di lingkup Pemkab Jombang, Selasa (23/7/2024).

Dalam acara itu sekaligus digelar acara Pisah Sambut PJ lama, Sugiat dan menyambut Pj baru Teguh Narutomo di ruang Bung Tomo, kantor Pemkab Jombang, Jawa Timur.

Teguh hadir bersama istrinya Ny Irnie Victorynie Tuguh Narutomo mengaku sudah mengenap Pj Sugiat saat bertugas di Jakarta.

Baca juga: Pj Bupati Jombang Sugiat Berpamitan, Penggantinya Sosok Pejabat Inspektorat Kemendagri Hari ini Dilantik di Grahadi

Sementara Teguh Narutomo sendiri sebelumnya menjabat Inspektur Khusus Kemendagri, yang juga Ketua Tim Evaluasi Kinerja Pj bupati/wali kota seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Teguh mengataka ada 10 program yang harus dijalankan selama beberapa bulan ke depan memimpin Jombang dan itu menjadi fokusnya selama bekerja.

Sesuai arah Presiden Tuguh akan fokus dalam pengendalian inflasi, stunting harus clear, pengentasan kemiskinan ekstrem, menunkan pengangguran terbuka dan percepatan investasi dalam kemudahan perizinan.

Baca juga: Sekretaris Gerindra Sugiat: Teguh Santosa Berpeluang Besar Dampingi Bobby Nasution

"Kita lakukan klarifikasi dulu untuk memberikan hasil yang lebih signifikan lagi, Jombang bisa lebih maju, before afternya," kata pria asli Pontianak ini.

Namun di sisi lain Teguh juga mengingatkan soal netralitas ASN (aparat Sipil Negara) dalam Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Lalu bagaimana caranya? Yang pasti dengan memproposionalkan tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara punya kompetensi tidak akan mudah terbuat atau dirayu bermain politik.

Jika ada yang tidak netral terkait Pilkada, Teguh mengatakan akan melakukan ferifikasi terlebih dahulu secara detail, sesuai surat SKB klausul sanksi sudah jelas dan gamblang.

Baca juga: Kecelakaan Dua Mobil Bea Cukai Kediri di Tol Jombang-Mojokerto Diduga Akibat Kejar-kejaran Dengan Pembawa Rokok Ilegal

Tuguh mengatakan untuk menjaga kondusifitasnya terkait fair play dalam pelaksanaan Pilkada, tentu sebagai pejabat bupati ada perintah menjaga netralitas dan kondusifitas.

Apala lagi menurutnya dia saat ini masih menjadi ex officio ketua pemantau pengawasan ASN, jadi netralitas ASN harus ditunjukkan dalan Pilkada mendatang, caranya dengan memproporsionalkan itu.

Seperti kita ketahu saat ini suhu politik di Jombang mulai memanas, seluruh mesin politik untuk merebut jabatan Bupati Jombang sudah mulai bergerak.

Bahkan Pj Bupati Sugiat yang sebelumnya dikirim untuk mengisi kekosongan jabatan bupati malah berambisi turun berkontestasi dalam Pilkada.

Baca juga: Mobil Sleep di Jalan Tol Jombang-Mojokerto, Dua Mobil Bea Cukai Kediri Terguling, Begini Nasib Penumpangnya

Hingga yang bersangkutan sempat memimpin selama 10 bulan, kemudian mengundurkan diri, karena akan mengikuti kontestasi dalam pemilihan Bupati Jombang periode 2024 - 2029.

Sejauh ini di Jombang sudah ada dua kandidat kuat calon Bupati Jombang periode itu, yakni incumbent Mudjidah Wahab dan Warsubi.

Kedua tokoh masing-masing Mudjidah Wahab berangkat maju dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara Marsubi dicalonkan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Geger Mahasiswi Asal Sidoarjo Tewas di Dalam Kamar di Jombang, Karena Gara-gara ini

Untuk calon incumbent diperkirakan akan berpasangan dengan politisi PDI Perjuangan mantan Wabub Mudjidah, Sumrambah.

Pria muda alumni Universitas Brawijaya Malang ini juga pernah menjabat anggota DPRD Jatim, bahkan pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Jombang.

Sekarang muncul kandidat baru yakni Mujiat, yang merupakan mantan Pj Bupati Jombang, sayangnya hingga sekarang Sugiat belum mendapatkan dukungan dari partai politik yang ada. **