JAKARTA, HELOINDONESIA.COM ? Sebutan petugas partai bagi PDIP sangatlah akrab digunakan. Namun, tidak semua orang bisa menerima, karena ketika seseorang yang dijadikan petugas partai, ketika sudah mendapatkan jabatan publik, misalnya menjadi Presiden, tapi masih saja disebut petugas partai, hal itu bisa berakibat merendahkan tokoh itu.
Salah satu yang tidak setuju dengan sebutan petugas partai adalah mantan Menristek Muhammad AS Hikam. Mantan Menristek era Gus Dur ini masih meras terusik kalau Presiden Jokowi disebut sebagai petugas partai. Ini beda dengan Ganjar Pranowo, disebut petugas partai karena masih capres.
?Sejak dulu, saat term (istilah) petugas partai (PP) dilontarkan (2014), saya kurang sreg jika cap tersebut diberikan kepada seorang yang dalam posisi sebagai Presiden RI,? kata AS Hikam dalam akun Facebook-nya.
Menurutnya, kalau orang tersebut masih jadi capres sebuah parpol, maka demi mengkonsolidasikan kekuatan parpol dan memobilisasi dukungan kader dan/atau simpatisan parpol, saya kira masih bisa dipahami sebagai sebutan internal.
?Tetapi saat orang itu sudah jadi Presiden, seperti Pak Jokowi saat ini, maka statusnya mengatasi posisi beliau dalam struktur parpol pengusung dan pendukung beliau,? ujar AS Hikam.
Menurut dia, konstitusi RI menyebut dengan eksplisit bahwa Presiden bukan saja berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan, tetapi juga Kepala Negara dalam sistem ketatanegaraan RI. Ipso facto, posisi presidensi adalah jabatan paling utama (the highest position) di negeri ini.
?Tidaklah etis jika ia masih dimasukkan dalam kategori petugas partai yang posisinya adalah di bawah kontrol partai atau bahkan kontrol seorang Ketum partai,? tegas AS Hikam.
Pandangan internal suatu parpol bahwa capres faktanya diusung oleh parpol dan karenanya ia dianggap petugas partai, menurut saya, tidak lazim dlm sistem ketatanegaraan yang kita anut.
?Makanya saya kurang setuju dengan sebutan tersebut diberikan kepada Presiden Jokowi ketika beliau sedang menduduki jabatan tersebut. Beda dengan posisi Ganjar Pranowo (GP) yang saat ini masih sebagai capres PDIP. Terpulang kpd sejarah, bagaimana akan mencatat sebutan yang bagi saya "anomali" di RI ini,? tandas AS Hikam. (*)
(A Winoto)
