HELOINDONESIA.COM - Setelah puluhan civitas akademika di berbagai wilayah di Indonesia menyuarakan terkait politik etika dan demokrasi, kini giliran Universitas Brawijaya (UNIBRAW) buka mimbar bebas.
Dalam pernyataannya, civitas akademika UNIBRAW menyoroti dinamika kondisi politik menjelang Pemilu 2024 yang semakin panas.
UNIBRAW juga menilai, kondisi di tanah air mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa.
Terlebih setelah mencermati praktik penegakan hukum yang ada pada saat ini.
Baca juga: Drama Korea Branding in Seonsu Episode 2 Sub Indo
"Civitas akademika Universitas Brawijaya Malang, Selasa (6/2/2024) dengan mengucap bismillahirrohmaanirrohim menyatakan sikap untuk mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak menciderai demokrasi dan kebebasan berpendapat dan bebas dari kepentingan politik praktis," ujar juru bicara civitas akademika Unibraw.
Dalam pernyataannya, UNIBRAW mengimbau pemerintah, DPR, MK dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik.
"Sehingga hukum alpa (lalai) dari nilai-nilai norma dan etika," tambahnya.
UNIBRAW mengimbau kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas dan menjaga suasana agar Pemilu 2024 berjalan luber dan jurdil.
Baca juga: Ikawati Kanwil BPN dan TP- PKK Prov Lampung Kolaborasi Bangkitkan UMKM
"Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi agar masyarakat memiliki panutan dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan," tambahnya.
UNIBRAW juga mengimbau TNI, Polri dan ASN agar bersikap netral dan menjaga agar pemilu bisa berjalan damai dan aman.
UNIBRAW meminta kepada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu agar berkomitmen kuat melaksanakan pemilu yang bermartabat luber dan jurdil
"Calon presiden, calon wakil presiden dan anggota legislatif untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan misi program. Tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak melakukan money politik," tutupnya.
