HELOINDONESIA.COM - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kompak menyinggung soal bansos yang diklaim sebagai bantuan perorangan.
Dalam debat capres yang berlangsung pada Minggu (4/2/2024), Ganjar Pranowo diberi kesempatan panelis untuk bertanya kepada Anies Baswedan terkait bansos.
Ganjar menegaskan bahwa bansos adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya.
Namun demikian, ada problem karena banyak klaim bansos yang diberikan seolah-olah bantuan orang perorangan atau kelompok, padahal bantuan dari negara.
Baca juga: Persedikab Kediri vs Persibo Bojonegoro akan Bertanding di Babak Final Liga 3 Jatim
"Kita masih punya ada data yang tidak valid. Ada cara penyampaian tidak benar, ada protes, kemudian tidak terverifikasi atau merespon dengan baik ini, sehingga menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anis," ucap Ganjar
Anies Baswedan pun menjawab bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima bukan bantuan untuk si pemberi.
"Karenanya harus diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini ya diberikan bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak bisa dirapel semuanya. Bansos tanpa pamrih," tutur Anies.
Yang kedua, lanjut Anies, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendapat yang baik.
Baca juga: Ditlantas Polda Lampung Kumpulkan Sampah Pelastik di Pantai
"Informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya harus melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan. Tapi dibagikan langsung di lokasi," terangnya.
Yang tidak kalah penting, sambung Anies, ketika berbicara tentang bansos, harus dipastikan diberikan kepada mereka yang benar-benar miskin.
"Berikan pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada penerima, bansos ini adalah atas nama negara.
"Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta. Jadi bukan dari gubernur. Tapi dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta," jelasnya.
