HELOINDONESIA.COM - Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Cak Imin Pipin Sopian, mengaku pasangan calon Anies-Cak Imin atau AMIN akan memfokuskan perhatian pada penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, sehingga penegakan hukum tidak menjadi ancaman bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Pakar dan Praktisi Hukum Pidana Hery Firmansyah menyampaikan, peserta Pilpres 2024 dengan visi reformasi hukum harus memastikan bahwa itu bukan sekadar janji kosong demi kepentingan elektoral.
Menurut dia, Siapapun pemenangnya pasa pilpres 2024 nanti, harus konsisten untuk tidak mempolitisasi penegak hukum.
"Siapapun yang berkuasa harus tetap konsisten dengan janjinya untuk tidak mempolitisasi penegak hukum. Karena yang terpenting dalam konteks tata negara saat ini adalah menghindari politisasi aparat penegak hukum," ujar Herry dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip, Jumat (8/12/2023).
Baca juga: Kalkulasi Kemenangan AMIN Lewat Pendekatan Logika vs Iman
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Cak Imin, Pipin Sopian, menyatakan bahwa pasangan Anies-Cak Imin (AMIN).
Hal itu disampaikan dalam adu gagasan perwakilan tim pemenanghan masing-masing pasangan calon (paslon) dalam webinar "Adu Gagasan Jubir Milenial Penegak Hukum dan HAM" oleh Apahabar Community di Sahid Sudiman Center, Jakarta, Rabu (6/12) kemarin.
Dia juga mengungkapkan bahwa AMIN berkomitmen untuk mendampingi masyarakat yang mengalami persoalan hukum dan memberikan perlindungan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.
Tujuannya adalah menghindaru diskriminasi yang merugikan masyarakat, dengan konsentrasi pada penegakan keadilan melalui pendekatan yang lebih humanis.
Sementara Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi, menyatakan bahwa penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi prioritas utama bagi kubu Prabowo-Gibran.
