JAKARTA, HELOINDONESIA.COM ? KRL alias kereta rel listrik sangat vital untuk angkutan massal di Jabodetabek karena dalam sehari mengangkut 1,2 juta penumpang. Namun, belakangan ini, penumpang diresahkan banyak gangguan KRL, sehingga banyak telat, dan penumpang menumpuk.
Dari PT KCI (Kereta Commuter Indonesia) mengungkapkan, kondisi tahun ini ada 10 rangkaian KRL harus pensiun sehingga diperkirakan akan mengurangi kapasitas angkut penumpang. Jelas meresahkan penumpang.
Hal tersebut diceritakan anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama. Masalahnya, kata dia, untuk solusi cepat dengan mengimpor KRL bekas tidak disetujui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menginginkan pembelian KRL produksi PT INKA di Madiun.
Lantas hasil audit BPKP, KRL bekas dari Jepang tidak direkomendasikan. Ini yang makin meresahkan. Sebab, untuk memesan KRL dari PT INKA baru bisa tersedia para tahun 2025 Padahal kebutuhan tambahan rangkaian KRL saat ini sudah sangat urgen.
Suryadi pun memperingatkan bahwa masalah ini jika tidak segera diatasi oleh PT KCI, maka akan menjadi bom waktu yang dapat meledak dalam waktu dekat.
?Kapasitas angkut KRL Jabodetabek yang saat ini mencapai 1,2 juta penumpang per hari. Sedangkan untuk melayani 1.081 perjalanan per hari, termasuk rute pengumpan, KCI membutuhkan minimal 96 rangkaian kereta, sementara 10 unit harus pensiun tahun ini yang seharusnya dapat diganti lebih dulu,? kata Anggota DPR dari Dapil NTB 1 ini.
Anggota Fraksi PKS ini menyesalkan KCI lambat mengantisipasi hal ini, diperparah dengan permohonan persetujuan impor KRL eks Jepang pada bulan Januari 2023 ditolak oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) karena tidak memenuhi syarat minimal tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan KCI harus membeli produk dalam negeri dari PT Industri Kereta Api (INKA).
Untuk itu Suryadi mengusulkan untuk memenuhi kebutuhan urgen ini, Pemerintah memberlakukan relaksasi TKDN sehingga KCI dapat segera mengimpor KRL bekas dari Jepang. ?Minimal untuk sementara sampai selesai produksi dari INKA pada tahun 2025. Kepentingan masyarakat pengguna KRL harus menjadi prioritas nomor satu,? jelasnya.
Jika rangkaian kereta berkurang, kata SJP, masa tunggu antar kereta berpotensi semakin lama, berimbas stasiun dan kereta akan menjadi semakin padat dan semrawut dengan penumpukan lebih dari 200 ribu penumpang per hari.
Ujungnya, masyarakat yang frustasi akan beralih ke kendaraan pribadi atau moda transportasi lain yang makin menambah kemacetan di jalan dan polusi udara.
?Saat ini saja, sudah ada fenomena karyawan yang resign kerja karena enggan transit di Stasiun Manggarai. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian hal ini? KCI, INKA atau Kemenperin?,? tanya Suryadi.
FPKS, imbuhnya, tidaklah pro impor produk dari luar negeri. Tapi FPKS pro terhadap rakyat yang difasilitasi dan dilayani dengan baik.
?Oleh karena itu, solusinya harus dicari dan diusahakan bersama, bukan ego masing-masing sektor. Tahun 2023-2024 hendaknya menjadi fase transisi. Tahun 2025 diperkirakan jumlah penumpang makin meningkat mencapai 2 juta orang per hari dan kereta pesanan KCI produksi INKA sudah selesai,? pungkasnya.
Suryadi menambahkan, penuhnya kapasitas pabrik Madiun dan belum rampungnya pembangunan pabrik di Banyuwangi sampai Maret 2023 lalu membatasi kemampuan INKA.
?Selama 2 tahun ke depan, INKA harus dapat menjawab keraguan berbagai pihak terhadap kualitas produknya. INKA dinilai belum cukup siap jika didorong untuk memproduksi rangkaian kereta berpenggerak,? ujarnya.
Artinya, lanjut dia, baru sekadar mampu memproduksi gerbong kereta kosong. Itu pun dikeluhkan banyak yang retak. Kereta berpenggerak buatan INKA memiliki track record sempat bermasalah dalam tahap uji coba.
?Seperti LRT yang mengalami tubrukan, bahkan teranyar Kereta Makassar-Parepare juga mengalami kegagalan dalam menanjak saat uji coba,? tandas Suryadi. (*)
(A Winoto)
