LAMPUNG, HELO INDONESIA.COM -- Usai silaturahmi lima ketua umum partai bersama Presiden Jokowi, Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan kelanjutannya akan ada diskusi membahas koalisi besar.
Menurut Zulkifli Hasan, masih banyak waktu untuk membahas soal koalisi besar, termasuk mengenai Pemilihan Calon Presiden (Capres) Pemilu 2024.
?Saudara-saudara lihat, kompak (dan) harmonis kami tadi. Nanti tentu ada diskusi lanjutan mengenai koalisi besar,? katanya di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).
Soal calon presiden, ada prosesnya, seiring waktu, katanya pada acara yang dihadiri juga Darussalam dan Ahmad Handoko, calon anggota DPR RI dari Provinsi Lampung.
Mereka yang hadir pada acara silaturahmi nasional itu adalah Ketua Umum PAN yang juga merupakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Mardiono.
Sementara itu,Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri. "Ketua umum Nasdem dan PDIP sedang keluar negeri,? tutur Zulkifli Hasan.
Dengan begitu, terdapat dua koalisi yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut, yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan Golkar, PPP, dan PAN. Kemudian, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang beranggotakan Partai Gerindra dan PKB.
Jokowi menyebutkan jika para ketua umum partai politik tersebut cocok untuk berkoalisi. Orang nomor satu di Indonesia itu pun berharap agar parpol-parpol dapat bergabung dalam koalisi besar demi kebaikan bangsa.
?Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,? ujarnya. (HBM)
