Soal Transaksi Janggal Rp349 T, Komisi III DPR akan Panggil Bareng Mahfud, Sri Mulyani dan PPATK

Rabu, 22 Maret 2023 16:14
Ruang rapat Komisi III DPR.

JAKARTA, HELOINDONESIA.COM ? Setelah rapat kerja dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Komisi III DPR akan memanggil bareng Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani, dan Kepala PPATK.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang kemarin (Selasa, 21 Maret 2023)  memimpin Komisi Hukum DPR itu dengan Kepala PPATK.

Sebelumnya, Sahroni mengatakan, rapat kerja dengan PPATK membahas transaksi janggal yang sempat disebut terjadi di lingkungan Kemenkeu. Kemudian, setelah rapat tersebut, akan mempertemukan tiga pihak yang berkaitan, guna membuka informasi yang seterang-terangnya kepada publik tentang isu transaksi keuangan mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu (Kementerian Keuangan).

Rapat Komisi III akan berlanjut dengan memanggil Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan PPATK. Mereka adalah dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang duduk dalam Komite Nasional TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang).

?Semua pihak akan diklarifikasi terkait isu transaksi keuangan mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu,? ujar Sahroni.

Politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan, pemanggilan dilakukan setelah pihaknya mendapat klarifikasi isu tersebut dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Undangan tersebut dalam kapasitasnya sebagai pengurus Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang (TPPU).

"Jadi saran teman-teman Komisi III mengundang Bu Menkeu rapat pada tanggal 29 Maret. Jadi tiga tuh, ada Pak Ivan, Bu Menkeu, ada Pak Menko yang tiga-tiganya adalah berstatus Komite Nasional TPPU," ungkap Sahroni DPR.

Yang menarik, pada rapat kemarin Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan soal tingkah laku pegawai pajak, apakah benar pegawai yang seperti Alun itu sudah jamak terjadi.

 "Dalam konteks kebocoran ini, apa memang tidak beres kelembagaan Dirjen Pajak atau ada tikus seperti Alun, Alun (Rafael Alun Trisambodo)?" politisi Partai Gerindra itu. (*)

(A Winoto)

Berita Terkini