SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Sebanyak 1.117 mahasiswa Satuan Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), diturunkan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah, untuk menjalani program Bhakti Karya Praja (BKP). Mereka diminta membantu menggenjot pendapatan daerah setempat.
Ribuan mahasiswa tersebut diserahkan terimakan oleh Rektor IPDN Hadi Prabowo, kepada Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, pada upacara di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin 12 Agustus 2024.
Baca juga: Puisi Memperkaya Batin dan Bikin Hidup Lebih Berwarna
“Kami menyambut baik kegiatan ini, karena ada seribu lebih sumber daya manusia yang akan turun di Jateng, ” ujar Sumarno, seperti dilansir jatengprov.go.id.
Ditambahkan dia, mereka akan didistribusikan di 11 Organisasi Perangkat Daerah, 58 Unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD) Pemprov Jateng yang tersebar di 21 kabupaten dan 6 kota. Mereka akan melaksanakan tugas mulai 12 Agustus hingga 10 September 2024.
Sekda mengatakan, pendistribusian peserta BKP paling banyak di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Hal ini untuk membantu mengatasi tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Persoalan tersebut butuh keterlibatan peserta BKP, supaya mampu meningkatkan capaian pendapatan di Jateng.
“Karena ini pertama kali dilaksanakan di tingkat provinsi, kami berharap ini menjadi pembelajaran yang baik,” kata dia.
Pengalaman Berharga
Menurut Sumarno, program yang akan dilakukan oleh mahasiswa praja IPDN tersebut, akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Sehingga, kelak bisa diimplementasikan di tempat kerja.
Baca juga: Heboh, Vokalis The Changcuters Pingsan Saat Manggung, Ini Kondisinya!
Rektor IPDN, Hadi Prabowo menjelaskan, pemilihan Jateng sebagai provinsi pertama pelaksanaan BKP, karena statusnya sebagai provinsi terbesar dan terpadat ketiga di Indonesia.
“Jateng memiliki berbagai potensi strategis unggulan yang luar biasa. Oleh karena itu, tepat Praja IPDN ditugaskan di Provinsi Jawa Tengah,” katanya.
Hadi menjelaskan, implementasi BKP Praja IPDN, terbagi dalam beberapa bidang, di antaranya bidang keuangan daerah untuk memvalidasi data, inventarisasi pajak, dan retribusi daerah.
“Termasuk, membantu Badan Pendapatan Daerah dalam penarikan pajak kendaraan bermotor, melakukan sosialisasi, dan pencermatan dalam upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Hadi berharap, selama melaksanakan praktik kerja di berbagai instansi pemerintah, Praja harus mampu mengidentifikasikan, menginventarisasi, serta melakukan analisis terhadap permasalahan di pemerintah daerah, maupun pembangunan masyarakat. (Aji)