LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Pemkot Metro menggelar sosialisasi transaksi digital/nontunai di Cagar Budaya Rumah Asisten Wedana Kota Metro, Kamis (25/7/2024). Tema yang diusung Kolaborasi Bersama PJP dan Masyarakat Untuk Meningkatkan Transaksi Non Tunai.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen peningkatan terus menerus transaksi nontunai
high level meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Metro.).
Acara dihadiri oleh Wakil WalI Kota Metro, Ketua DPRD Metro, Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung, perbankan, OPD pengelola retribusi, dan camat dan lurah se-Kota Metro.
Baca juga: Bendungan PUPR Dijaga Pakai Golok, 130 Ha Terancan Gagal Panen
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung Junanto Herdiawan mengatakan pihaknya menyambut baik inovasi yang dilakukan BPPRD Metro yang menggelar HLM di cagar budaya.
“Mungkin ini yang pertama kalinya HLM TP2DD digelar di tempat heritage semacam ini dan inovasi semacam ini tentunya harus terus dilakukan,” jelasnya.
Junanto juga memaparkan bahwa urgensi elektronifikasi transaksi bagi Pemerintah Daerah adalah dalam rangka memperkuat fiskal daerah, meningkatkan PAD, meningkatkan ekosistem Kerjasama,dan penguatan efektifitas monitoring kebijakan ETPD.
“Kota Metro harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi program-program unggulan P2DD secara massif kepada wajib pajak, piloting e-retribusi, digitalisasi pembayaran khususnya retribusi melalui penerbitan kebijakan guna mendorong komitmen perangkat daerah dalam memanfaatkan kanal nontunai,” ungkapnya.
Kepala BPPRD Kota Metro Syachri Ramadhan mengatakan bahwa HLM Tahun 2024 diadakan di Rumah Asisten Wedana sebagai bentuk kebanggan dan apresiasi terhadap pengelolaan cagar budaya yang menjadi bagian dari sejarah Kota Metro.
"Tema yang diusung Kolaborasi Bersama PJP dan Masyarakat Untuk Meningkatkan Transaksi Non Tunai," ujarnya.
Menurutnya, guna mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Metro terus berupaya mengembangkan kebijakan dalam hal pembayaran Pajak Daerah, dan salah satunya melakukan kerjasama dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).
“Allhamdulilah , saat ini kerjasama dengan PT Pos Indonesia, PT. BCA Tbk dan PT. BNI, (Persero) Tbk telah berjalan,” tambahnya.
Baca juga: Bacagub RMD Klaim Pesawaran Jadi Lumbung Kemenangan Pilgub
Ia juga menambahkan status Indeks ETPD Kota Metro untuk semester I Tahun 2024 sampai saat ini belum dirilis oleh Bank Indonesia.
“Meski demikian, IETPD Semester I TA. 2023 untuk Kota Metro sebesar 92,2% dengan status DIGITAL. Sedangkan untuk semester II TA. 2023 sebesar 94,3% dengan status digital,”ungkapnya.
Selanjutnya, dari aspek implementasi dan realisasi, untuk transaksi Pajak Daerah cut off 31 Mei 2024, sebesar 23,58% Wajib Pajak masih melakukan pembayaran melalui teller (non digital) dan 76,42% Wajib Pajak melakukan pembayaran secara digital dengan rincian 73,57% bertransaksi menggunakan m-banking; 1,28% menggunakan QRIS dan 1,57% menggunakan e-commerce.
“Sementara untuk transaksi retribusi Daerah cut off 31 Mei 2024, sebesar 99,87% Wajib Retribusi masih melakukan pembayaran melalui teller (non digital) dan hanya 0,13% Wajib retribusi yang melakukan pembayaran secara digital, kontribusi pembayaran Retribusi Daerah secara digital berasal dari retribusi persampahan,” jelasnya.
Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemkot Metro bersama BNI, BCA dan pemberian penghargaan kepada para wajib pajak seperti Bebek Prakoso,Bengkel Perut dan Candy Fried Chicken. (Oki)