BANJARMASIN, HELOINDONESIA.COM - Provinsi Kalimantan Selatan bersiap untuk membangun jalur kereta api yang akan difokuskan pada transportasi logistik, mengangkut barang seperti batubara dan kelapa sawit. Jalur ini tidak direncanakan untuk transportasi manusia, sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi, pada Selasa (21/5/2024).
Wacana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Selatan sebenarnya telah ada sejak sepuluh tahun lalu, namun hingga kini belum ada kepastian realisasi. Fitri mengungkapkan bahwa perkembangan terbaru masih ditunggu dari Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Belum ada perkembangan terbaru, kita menunggu dari Otorita IKN dan Kemenhub," ujar Fitri.
Fitri menjelaskan, meskipun jalur kereta api tersebut terealisasi, fokus utamanya adalah transportasi logistik. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk di Kalsel yang tidak terlalu banyak sehingga pengangkutan barang seperti batubara, sawit, dan kargo lainnya dianggap lebih potensial sebagai sumber pendapatan kereta api.
"Karena jumlah penduduk di Kalsel tidak banyak, makanya kemungkinan yang akan banyak jadi sumber pendapatan kereta api itu adalah pengantaran barang seperti batubara, sawit, dan kargo lainnya," tambahnya.
Wacana pembangunan rel kereta api ini juga mendapatkan dorongan dari Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah. Ia mengatakan, rencana kehadiran kereta api semakin menguat setelah kunjungan wakil rakyat Banua ke Dinas Perhubungan Provinsi Bali pada 8 Mei lalu. Bali sendiri sedang merencanakan pembangunan jalur kereta api yang terintegrasi dengan seluruh kabupaten dan kota.
"Jadi di Bali juga akan membuat jalur kereta api yang sinergi ke seluruh kabupaten kota. Nanti kita juga akan membuat rancangan kereta api, mudah-mudahan pendanaan dari pusat bisa cepat keluar," kata Abidinsyah.
Kemenhub memang memiliki rencana besar untuk membangun jalur rel kereta api sepanjang 2.428 kilometer di Pulau Kalimantan. Rute ini akan membentang dari Kalimantan Utara menuju Kalimantan Selatan hingga Kota Banjarmasin, kemudian berlanjut ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Pembangunan ini akan dimulai di IKN pada tahun 2025 secara bertahap, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042. Perpres tersebut mencantumkan bahwa jaringan transportasi kereta api akan dikembangkan dan terintegrasi dengan sistem transportasi di Provinsi Kalimantan Timur dan antar wilayah dalam IKN.
Rencana pembangunan jalur kereta api ini membawa harapan besar bagi peningkatan efisiensi logistik di Kalimantan Selatan. Namun, tantangan dalam hal pendanaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat tetap menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Masyarakat dan pelaku industri berharap proyek ini dapat segera terealisasi, membawa dampak positif bagi perekonomian regional dan nasional.
Dalam Perpres Nomor 64/2022, dijelaskan tentang pembangunan jaringan jalur kereta api yang akan dikembangkan di Ibu Kota Negara (IKN). Jalur kereta api tersebut terdiri dari jalur kereta api umum yang melayani perjalanan antarkota dan perkotaan.
Menurut rencana dalam beleid tersebut, jaringan jalur kereta api antarkota akan menghubungkan Banjarmasin - Pantai Lango - Karang Joang - Sp Samboja - Samarinda.
Selain itu, jalur kereta api antarkota juga akan menghubungkan wilayah perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan wilayah perencanaan IKN Barat, wilayah perencanaan IKN Timur, Sp Samboja, Karang Joang, dan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.
Sementara itu, jaringan jalur kereta api perkotaan akan menghubungkan sejumlah wilayah perencanaan KIPP, wilayah perencanaan IKN Barat, wilayah perencanaan IKN Timur, wilayah perencanaan IKN Timur 2, dan wilayah perencanaan IKN Utara. Jalur ini juga akan menghubungkan wilayah perencanaan IKN Barat dengan wilayah perencanaan IKN Timur 2.
Jaringan jalur kereta api perkotaan ini dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas antara pusat kegiatan di dalam Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN).
Untuk mendukung sistem transportasi kereta api tersebut, pemerintah akan membangun setidaknya 14 stasiun kereta api penumpang baru. Stasiun-stasiun ini akan dikembangkan dengan konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD).