LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, SH, SIK, MSi sepakat dengan Taufik Basari (Tobas) bahwa memperoses kasus Tiktoker Bima Yudho Saputro lewat @Awbimax Reborn tentang Lampung tak maju-maju hanya buang-buang energi.
"Lebih bagus kita dorong masyarakat untuk terus memberikan kritikan yang baik. Kalau berproses hukum, justru buang-buang energi," kata anggota DPR RI itu ketika Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 - 2023 di.GSG Presisi Polda Lampung. Jumat,(14/04/2023).
Direspon Kapolda Lampung, "Saya sependapat dengan Pak Taufik Basari bahwa mungkin itu akan buang-buang energi." Irjen Pol Helmy Santika, SH, SIK, MSi akan meng-empowering masyarakat Lampung karena yang bisa merubah stigma tersebut.
Tanggapan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika saat Reses Komisi III DPR RI)
Dalam relis yang diterima "Helo Indonesia Lampung", Sabtu (15/4/2023), Taufik Basari mengatakan apa yang disampaikan Bima sejatinya adalah keluhan masyarakat Lampung saat ini.
Sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem, ketika berkeliling Lampung, ke pelosok-pelosok, naik turun gunung dan lembah, masuk keluar hutan. menyusuuri pesisir pantai, hingga daerah terpencil, Taufik mengatakan ketika bertemu masyarakat keluhan utama mereka adalah infrastruktur jalan rusak.
"Saya mengalami sendiri sulitnya medan yang harus ditempuh karena banyak jalan rusak karena itu saya mengafirmasi keluhan masyarakat, yang juga dikeluhkan Bima, yakni masih sangat banyak jalan rusak yang menyulitkan akses kehidupan masyarakat," katanya.
Jalan yang rusak ataupun belum terbangun secara memadai ini mulai dari jalan desa, jalan kabupaten dan jalan provinsi. Ada beberapa jalan negara yang rusak di beberapa tempat namun tidak banyak, mayoritas masih baik, katanya.
"Saya menyadari membangun, merawat dan memperbaiki jalan butuh anggaran besar. Namun aspirasi Bima dan seluruh masyarakat Lampung ini tidak boleh dijawab dengan hanya sekedar jawaban kesulitan anggaran sebagai pembenaran," katanya.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Lampung perlu memikirkan politik anggaran yang memiliki strategi ekonomi jangka panjang atas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang selama ini seringkali dalam politik anggaran dilihat dari kacamata proyek saja, harus diubah cara pandangnya.
Manfaat ekonomi masyarakat sebagai efek bola salju dari terbangunnya infrastruktur jalan yang baik harus selalu melekat dalam perumusan kebijakan infrastruktur sebagai penunjang pemberdayaan ekonomi yang tak terpisahkan dari politik anggaran dan kebijakan infrastruktur.
Agar dapat optimal perlu peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan seperti ini. Begitu pula dengan rencana-rencana pembangunan di Provinsi Lampung yang masih belum selesai seperti pembangunan Kota Baru.
"Semoga semua pemangku kebijakan dapat menjadikan keluhan yang tersampaikan melalui viralnya pernyataan Bima sebagai penyemangat untuk selalu mendengar, mengkaji dan merespon berbagai keluhan dengan tindakan konkrit," katanya.
Polda Lampung menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 - 2023 bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Dr Umar Effendi S.I.K M.Si.
Acara di hadiri oleh Ketua Tim H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom., Wakil Ketua Komisi III yang beranggotakan H. M. Nasir Djamil, M.Si., Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M., Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si., Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H., Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M., Drs. Y. Jacky Uli, M.H., N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.; Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si.; H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M.;
Lainnya, Komjen (Purn) Drs. H. Adang Daradjatun, DRS. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H. Ka BNNP Lampung yang di wakili Kabid Berantas Ahkmad Ikhsan beserta Staff, PJU Polda Lampung dan Kapolres/Ta Jajaran.
Kunjungan kerja ini dibuka langsung oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, dalam sambutannya Sahroni mengucapkan terimakasih kepada Kapolda Lampung dan Ka BNNP Lampung yang di wakili Kabid Berantas yang telah menerima kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Lampung.
Dalam acara Kapolda Lampung memaparkan terkait masalah terorisme di Provinsi Lampung serta Ka BNNP Lampung memaparkan Permasalahan Narkotika di Provinsi Lampung.
Irjen Helmy menyampaikan, "Saya selaku kapolda Lampung mengucapkan selamat datang di Provinsi Lampung kepada Komisi III DPR RI, selama disini semoga kunjungan kerja yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar."
Sambungnya "Beberapa waktu lalu terjadi di Provinsi Lampung adanya kotak amal yang terafiliasi kelompok JI, dimana baru ini terjadinya baku tembak antara dua orang teroris dengan densus yang berlokasi di wilayah Pringsewu, dalam hal ini kami terus melaksanakan komunikasi dengan Densus 88 serta FKUB dalam upaya penanganan paham-paham radikalisme" Ujarnya
Dalam kesempatannya paparan dilakukan oleh Ka BNNP Lampung yang diwakili Kabid Berantas Ahmad Ikhsan menyampaikan dalam kegiatan BNNP Lampung, ada rencana Srategis T.A 2023 yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika, Penataan dan Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan P4GN : Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Juga Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.(HBM)