LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Asosiasi Penggilingan Padi Rakyat Siger Lampung (Aspparasila) 14 kabupaten/kota se-Lampung rencana melakukan berbagai aksi lagi atas dugaan praktik monopoli oleh anak perusahaan Wilmar, PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) yang berbasis di Kota Serang, Provinsi Banten.
Rencana tersebut muncul pascaaksi 100-an anggota Aspparasila yang pusatnya di Kabupaten Lampung Selatan bersama Komunitas Penggilingan Padi Banten di depan Kantor WPI, Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, akhir bulan lalu.
"Namun, perundingan dengan WPI, dead lock," kata Koordinator Aspparasila Riyan Suryanto, didampingi Sekretaris Umar, Jumat (8/9/2023).
Didampingi DPD Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Lampung yang dipimpin Abu Hasan, Aspparasila ikut Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite II DPD RI di MPR/DPR/DPD RI, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 31 Agustus 2023.
Baca juga: Kades Sumberejo Wayjepara Diduga Tilap Dana BLT Ratusan Juta
Aspparasila juga sudah dimediasi menyampaikan aspirasinya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara verbal dan tertulis ketika kepala negara membuka Rapimnas Jaman 2023 di Kota Cirebon, Jawa Barat, 29 Agustus 2023.
Ada lima masalah pokok rakyat Lampung yang diadvokasi oleh DPD Jaman Lampung yang kemudian ditindaklanjuti Wakil Ketua II Komite II DPD RI Bustami Zainudin dengan Ketua Komite II DPD RI Yorrysaweyai dan Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattalitti.
"Kami mohon Presiden Jokowi, Ketua DPR dan DPD RI turun tangan cawe-cawe karena permasalahan ini soal periuk kami juga sokoguru ketahanan pangan," ujar Riyan.
Baca juga: Peluang Sandiaga Uno Jadi Cawapres Makin Besar Usai Deklarasi Anies-Imin
Dia minta dukungan seluruh komunitas penggilingan gabah/padi se-Indonesia, rakyat tani dan perdesaan, pelaku UMKM, gerakan mahasiswa, dan media massa. "Berpisah kita berjuang, bersatu kita memukul," ujarnya.
Pada bagian lain, Riyan menyebut pihaknya memandang perlu menindaklanjuti hasil dari tiga agenda perjuangan mereka itu, dengan berkorespondensi via surat pengaduan mau pun bagian yang diperlukan disertai dengan audiensi/aksi delegasi, ke institusi terkait.
"Kami minta negara hadir. Kami ini pelaku usaha mikro dan kecil juga, periuk nasi kami terancam terguling. Kami tak bisa tinggal diam. Diam melihat penindasan bagi kami tak ubahnya bagian dari penindasan itu sendiri. Lawan!" tandas Riyan. (Muzzamil)
