JAKARTA, HELOINDONESIA>COM ? Hari Rabu ini waktu rapat pemanggilan yang dijanjikan Komisi III DPR dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD setelah ramai tantang menantang di medsos. Rapat akan membahas dugaan aliran transaksi janggal Rp349 triliun.
Komisi III DPR sudah menjanjikan rapat jam 14.00 WIB. Namun, ketika jam yang dijanjikan Menko Mahfud MD sudah datang, Koimisi III DPR malah mengajak ngabuburit, undur jadwal menjadi jam 15.00.
Menko Mahfud MD menantang Komisi III DPR untuk bongkar-bongkar kasusu transaksi mencurigakan Rp349 Triliun. Mahfud MD menyebut tiga nama untuk hadir, jangan cari alasan, Ketiganya adalah Benny K Harman (Fraksi Demokrat, Arteria Dahlan (PDIP) dan Arsul Sani (PPP).
Mahfud MD sudah datang seperti waktu yang dijanjikan DPR, pukul 14.00 WIB, namun dapat informasi rapat diundur.
?Sudah siap tiba di DPR sblm jam 14.00 WIB tapi ada info RDP Menko Polhukam/Ketua KNK PP TPPU dgn Komisi III DPR diundur menjadi jam 15.00. Saya memaklumi, agenda DPR pasti padat, spt halnya agenda saya. Tapi jam 15.00 insyaallah saya sudah tiba di Gedung DPR,? tulis Mahfud di akun twitter.
"Rapat Rabu jam 15.00 di sini. Sambil ngabuburit toh? Ngabuburit untuk sampai buka puasa nanti. Itu akan men-clear-kan angka Rp349 triliun transaksi tersebut," kata Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Bambang Pacul menyebut, rapat tersebut akan dihadiri oleh Mahfud MD selaku Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite TPPU. "Ini baru ketua dan kepala. Ketua itu tadi, (Ketua) Komite TPPU dan Kepala PPATK," ujarnya.
Namun, Bambang menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang statusnya sebagai anggota Komite TPPU telah menyampaikan kepada pihaknya berhalangan hadir pada rapat tersebut.
"Jadi, itu diundang, tetapi (Sri Mulyani, red) sudah komunikasi untuk tidak hadir dulu karena pakai data equal treatment tadi, setelah nanti dari dua ini (Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK) ada indikasi-indikasi," ujarnya. (*)
(A Winoto)