LAMPUNG, HELOINDONESIA,COM -- Kepala UPTD PKOR Wayhalim Dispora Lampung Heris Meyusef mengungkapkan konsep pengelolaan retribusi agar para pedagang tak lagi ada yang "memalak" di luar pungutan resmi.
Dia mengatakan baru tahu adanya pungutan liar (pungli) setelah mengumpulkan para pedagang dalam kawasan PKOR Wayhalim pekan lalu. Mereka mengeluhkan pungli yang jauh lebih besar dari retribusi.
Heris mengatakan hal itu pada saat rapat dengar pendapat (RDP) atau heiring dengan Komisi V DPRD Lampung, Selasa (21/3/2023). Sebelumnya, muncul kegaduhan para pedagang terkait pungli dalam kawasan PKOR Wayhalim.
Pada RDP itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan yang memimpin rapat mendengarkan langsung keluhan para pedagang adanya pungli yang dilakukan oknum petugas setempat.
Rencana, sebelum merekomendasi solusi permasalahan ini, Komisi V DPRD Lampung akan melihat ke lapangan. "Kami akan mendengar informasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebenarannya," katanya.
Dijelaskan Heris, pihaknya sudah memiliki konsep menangkal terulangnya kembali praktek kotor oleh oknum yang ada di PKOR Wayhalim, yakni salah satunya pembentukan wadah legal paguyuban pedagang.
Untuk sementara, katanya, UPTD PKOR Wayhalim tidak mengambil retribusi dari pedagang sampai ada solusi yang dapat mengatasi tak terjadi laginya pungli. "Kami akan bahas dengan pedagang," katanya.
?Apalagi ini kan menjelang bulan Ramadhan, semua harus segera selesai agar ibadah kita menjadi tenang dan nyaman,? ujarnya.
Beberapa perwakilan pedagang yang hadir dalam hearing tersebut mengemukakan keluhannya selama ini. Mereka mengaku hanya ingin berjualan dengan aman dan nyaman untuk menyambung hidup keluarga.
"Jika semua prosedurnya benar dan tidak memberatkan, kami pasti ikuti," kata seorang pedagang. Selama ini, mereka mengaku selalu ditekan oknum di luar aturan. ?Terpaksa, kami bayar," tutup seorang pedagang. (HBM)
