LAMPUNG, HELOINDONESIA,COM -- Plt Kadispora Descatama Paksi Moeda meminta semua pihak yang terkait pengelolaan PKOR Wayhalim untuk saling menahan diri atas mencuatnya polemik dugaan adanya premanisme dalam kawasan tersebut.
Dalam.waktu dekat, sesegera mungkin, pihaknya bersama para pemangku kepentingan akan membahas solusi pengelolaan pascamencuatnya polemik soal retribusi pedagang dan lainnya di PKOR Wayhalim.
"Pengelolaan PKOR Wayhalim pada prinsipnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel," katanya lewat relis yang diterima "Helo Indonesia Lampung", Jumat malam (17/3/2023).
Descatama menyayangkan terjadinya kekisruhan yang akhirnya berdampak terhadap pedagang kuliner, arena hiburan rakyat, serta para petugas setempat yang selama ini sudah berusaha bekerja dengan baik.
Di bawah UPTD Wayhalim, kawasan parkir yang sebelumnya tak menghasilkan apa-apa, nihil, dengan sistem e-parking, telah menyumbangkan PAD sekaligus turut menjaga kawasan yang sebelumnya rawan.
Munculnya polemik merugikan semua pihak, katanya. "Saya himbau kepada semua pihak untuk menghentikan intrik-intrik negatif apalagi sekedar melempar isu," tandasnya. Lokasi itu harus dikelola dengan baik, legal dan ideal, ujarnya.
Descatama mengatakan jajarannya terus berusaha peningkatkan PAD secara baik dengan berbagai terobosan legal, akuntebel, serta bermanfaat terhadap banyak pihak yang akhir-akhir ini mulai tampak hasilnya.
Sebelumnya, PKOR Wayhalim Bandarlampung mengundang perhatian publik menyusul adanya konflik pedagang dengan pelaksana pengelola yang dinilai sudah melebihi batas kewenangannya selama ini.
Beredar lewat video amatir, beberapa pedagang melakukan protes keras kepada pengelola lapak pedagang yang semula diserahkan kepada Fauziah dan Zainal. Terungkap pula, adanya ancaman dan pungutan kepada pedagang.
Melihat situasi ini, Kepala UPTD kawasan PKOR Wayhalim, Heris Meyusef berinisiatif mengumpulkan seluruh pedagang membahas tentang berbagai hal yang selama ini terjadi.
?Tujuannya kami mengumpulkan para pedagang ini untuk bersilaturahmi, karena selama setahun saya menjadi kepala UPTD belum pernah bertatap muka dengan mereka.
"Apalagi belakangan kami mendengar ada hal yang tidak prosedural berlaku di PKOR dan saya ingin tahu bagaimana sebenarnya,? kata Heris kepada media ini, Jumat (17/3/2023) di ruang kerjanya. Dia berusaha mencari solusi permasalahan ini. (HBM)
