LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Prof. Sudjawo, begawan sosiologi dan filsafat, tergoda juga menanggapi ajakan Amin Rais untuk people power. Area wacana politik yang kerap dihindarinya selama ini.
Berkat kepiawaian Ferdi Gunsan mengocek dialognya dengan guru besar yang baru saja purnabakti dari Universitas Lampung (Unila) pada Gunsan Talk, sang profesor terpancing menyindir Amin Rais.
Namun, Prof. Sudjawo juga lihai agar tetap pada posisinya sebagai pengamat, bukan politisi. Bukan sebagai pakar politik, dia menghindari jebakan mengulas substansi ajakannya, tapi melihatnya dari kaca mata sosiologi.
Prof. Sudjawo menjawab todongan pertanyaan "nakal" Ferdi Gunsan" tentang ajakan Mantan Ketua MPR RI Era Reformasi (1998) dengan menukil kalimat bijak: "Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya,"
Dia yakin jika berpikir seperti itu hidup akan terasa enjoy, ringan, enteng bagaimana pun masalah yang terjadi saat ini ada proses alamiahnya. "Metodologi memecahkan persoalan dulu berbeda dengan sekarang, " katanya.
Dia yakin Amin Rais hanya lupa saja. "Jika beliau ingat itu, beliau tak akan seperti itu, " katanya lewat youtube yang diterima "Helo Indonesia Lampung", Minggu (18/6/2023).
Dipancing Ferdi Gunsan, "Kenapa dia lupa akan kata-kata bijak tersebut? "Soal lupa, tak mengenal apakah dia profesor atau bukan, paham metodelogi atau tidak," ujarnya.
Politikus sepuh Amin Rais menyerukan pelengseran Presiden Jokowi pada acara Dialog Nasional bertema ‘Rakyat Bertanya, Kapan People Power?’ yang digelar Ormas Megabintang di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo, Minggu (11/6/2023).
"People power! People power! People power! Itu konstitusional bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian! Jangan takut! Itu tadi sudah disebut bukan makar. Bukan makar! Konstitusional!” ucap Amien Rais melansir akun Twitter @Humairah_992.
Amien Rais menantang orang yang menjadi intel untuk lapor ke Presiden Jokowi bahwa ia akan membuat gerakan People Power di Solo. "Ini memang diperlukan people power,” kata Amien Rais.
Gerakan people power memiliki pengertian kekuasaan rakyat. Langkah tersebut dikaitkan dengan gerakan aksi demonstrasi massa yang ingin menggulingkan Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana.
Mekanisme itu ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Pasalnya, ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang dalam proses pemakzulan Presiden.
Istilah ini sempat populer pada Pemilihan Umum 2019 karena dianggap curang. Seruan people power lebih digaungkan alih-alih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat nomenklatur people power. Namun jika dikaitkan dengan demonstrasi, maka telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Amien Rais juga mengajak masyarakat untuk menggunakan kedaulatannya agar Jokowi mengundurkan diri.
“Hayo kita mulai bergerak. Tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan: dimundurkan atau mundur. Dua duanya people power yang menjadi penyebabnya.” lanjutnya.
Selain itu, Amien Rais juga menegaskan hal ini harus tercapai pada Oktober 2023. Pasalnya, Oktober 2019 adalah bulan pelantikan Jokowi dan diharapkan sebagai hari turunnya Jokowi.
“Kita harus merebut kemudi kapal bangsa. Allahu Akbar. 20 Oktober hari pelantikan Jokowi 2019 maka Oktober itu yang kita sebut juga sebagai hari turunnya Jokowi.” tambahnya.. (HBM)
