HELOINDONESIA.COM - Rapat paripurna DPRD Kendal diwarnai interupsi. Salah satunya interupsi dari anggota DPRD Kendal yang tidak terima atas pernyataan yang dilontarkan Bupati Kendal Dico M Ganinduto dalam ruang paripurna pada Senin, 9 September 2024, yang menyebut anggota DPRD Kendal yang tidak mengenakan seragam adalah DPRD magang.
Interupsi disampaikan Rubiyanto, anggota DPRD Kendal dari Fraksi PKS dalam rapat paripurna agenda Penyampaian pandangan umum Fraksi - fraksi terhadap penyampaian nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Kendal tahun Anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Kendal, Rabu 11 September 2024.
Baca juga: Update Ranking FIFA Timnas Indonesia : Naik dua Peringkat, Lewati Ranking FIFA Malaysia
Rubiyanto yang akrab disapa Totok ini menilai pernyataan yang dilontarkan Dico tersebut tidak etis meski hanya sebuah gurauan
"Kemarin bupati menyampaikan, teman-teman dewan yang tidak memakai seragam katanya outsourcing. Mohon maaf ya saya sampaikan, kemarin disampaikan sambil guyon," katanya.
Namun, guyonan Dico tersebut dianggap telah menciderai marwah DPRD Kendal sebagai lembaga tinggi negara.
"Itu menurut saya di ruang paripurna tidak layak. Jadi tolong dijaga marwah teman-teman DPRD. Kalau memang seragamnya tidak ada padahal sudah jauh-jauh hari, tolong ditegaskan Pak Sek (Sekretaris Dewan) kalau tidak ada seragam ya dibelikan atau disuruh beli sendiri-sendiri," tegas Totok.
Baca juga: MotoGP Mandalika 2024 Tunggak Hosting Fee Ratusan Miliar Akan Tetap Digelar ?
Dia juga meminta Sekretariat Dewan segera menindaklanjuti terkait seragam tersebut.
Jangan sampai ada kata-kata karena ini forum tertinggi forum resmi kita dicap DPR
outsourcing. Berarti apa yang kita sampaikan nanti tidak sah kalau kita di cap outsourcing," tandasnya.
Sementara, Anggota DPRD Kendal dari Partai NasDem, Suwardi mengaku memang belum mendapatkan seragam dari Sekretariat Dewan.
"Sudah dilakukan pengukuran tapi kita belum tahu jadinya kapan. Nanti kalau sudah jadi pasti kita pakai," ungkapnya.(Anik)
