LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Sekitar 100-an warga yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Intelektual Peduli (APIP) Lampung aksi ke KPK agar lembaga antirasuah itu memeriksa Bupati Lamteng Musa Ahmad atas dugaan korupsi infrastruktur.
Mereka menduga ada campur tangan Musa Ahmad pada tender proyek jalan ruas Punggur Mahapahit senilai Rp24 miliar dari APBD 2022 pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah.
Aksi diwarnai orasi dan pembentangan berbagai spanduk berisi tuntutan agar KPK segera memeriksa Bupati Lamteng
Musa Ahmad, Dinas BMBK, dan juga perusahaan pemenang tender proyek jalan.
“Kenapa penegak hukum belum bisa mengusut tuntas dugaan korupsi Bupati Lampung Tengah?" teriak mahasiswa pakai pengeras suara dari atas mobil komando aksi.
Dalam tuntutannya, warga meminta KPK jangan menutup mata terhadap kasus dugaan korupsi di Lampung.
Tengah. Ulntuk itu massa menuntut 4 poin kepada KPK.
1. Panggil dan periksa Kepala Dinas BMBK Lampung Tengah atas adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan jalan Punggur Mahapahit senilai Rp24 miliar.
2. Panggil dan periksa Dirut PT Dores Ortusa Jaya yang beralamat di Jalan Raja Khalifah Manna-Bengkulu Selatan selaku pemenang tender pekerjaan jalan Punggur Majapahit.
3. Panggil dan Periksa Bupati Lamteng selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas pekerjaan jalan Punggur Majapahit. Karena pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai RAB pada kerangka Acuan Kerja (KAK) dan diduga telah mengurangi volume pekerjaan dan ada indikasi korupsi.
4. Mendesak KPK RI untuk memeriksa tiga untur, pertama PT Dores Ortusa Jaya, kedua Dinas PU Lamteng baik kepala dinas, konsultan dan PPKnya dan ketiga periksa Bupati Lamteng yang bertanggungjawab terhadap proyek senilai puluhan miliar tersebut. (Miki)
