BANJARBARU, HELOINDONESIA.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanahlaut, Kalimantan Selatan, memusatkan perhatian pada kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan tertentu dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Langkah ini didasari oleh pengalaman dari pemilu sebelumnya pada tahun 2018 dan 2020. Untuk itu, Bawaslu Tanahlaut memperkuat pengawasan partisipatif guna memperluas peran serta masyarakat dalam memantau kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak pada November 2024.
Berbagai pihak diundang untuk mengikuti Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif 2024 serta Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilihan, yang diselenggarakan pada Minggu (4/8/2024) hingga Senin (5/8/2024) di sebuah hotel di Kota Banjarbaru.
Kegiatan ini melibatkan belasan institusi dan organisasi, antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Satpol PP, Badan Intelijen Negara, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kwartir Cabang Pramuka Tanahlaut, GMPP Tanahlaut, HMI, PMII, PII Tanahlaut, KNPI, HPPMTL, IMM, PP Muhammadiyah, GP Anshor, Muslimat NU, Fatayat NU, Apdesi, PABPDSI, serta Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Tanahlaut dan media massa.
Acara ini dibuka oleh Ahmad Mukhlis, anggota Bawaslu Kalsel, yang mewakili Ketua Bawaslu. Ia didampingi oleh Ketua Bawaslu Tanahlaut, Gunawan Rahayu, serta dua anggota Bawaslu Tanahlaut lainnya, yaitu Zainal Abidin dan Romansyah.
Dalam sambutannya, Gunawan menegaskan harapan Bawaslu untuk adanya sinergi dari semua pihak guna melakukan pengawasan secara bersama-sama pada seluruh tahapan pemilu mendatang. "Melalui partisipasi berbagai pihak dalam pengawasan pilkada 2024, kami berharap dapat mempersempit peluang terjadinya pelanggaran," ujar Gunawan.
Gunawan juga menjelaskan bahwa Bawaslu telah memetakan potensi kerawanan berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya di Tanahlaut. Beberapa kerawanan yang dicatat antara lain terkait logistik pemilu di Kecamatan Bumimakmur, Kintap, Batuampar, dan Jorong. Keempat wilayah ini menghadapi tantangan tersendiri terkait topografi dan aksesibilitas.
Jorong dan Kintap, misalnya, sebagian besar wilayahnya berbukit, sedangkan Bumimakmur memiliki desa dengan akses yang masih sulit. Sementara itu, Batuampar dikelilingi oleh banyak perusahaan perkebunan. Selain itu, faktor alam seperti cuaca juga menjadi perhatian khusus, terutama di wilayah pesisir seperti Kecamatan Bumimakmur, Panyipatan, dan Kintap.
"Pada pemilu lalu, beberapa tempat pemungutan suara di wilayah pesisir mengalami kerusakan akibat angin kencang," tambah Gunawan.
Di sisi lain, Ahmad Mukhlis, anggota Bawaslu Kalsel, menambahkan bahwa selain penegakan undang-undang dan peraturan KPU terkait kepemiluan, pihaknya juga mengharapkan penegakan aturan mengenai netralitas TNI/Polri dan ASN.
