LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - KPK RI mengungkapkan banyaknya jalan rusak di Provinsi Lampung dan daerah lain karena APBD banyak digunakan untuk belanja pegawai ketimbang untuk belanja modal, termasuk untuk pemeliharaan jalan.
"Lebih memprihatinkannya, belum lagi kualitasnya," kata Ketua KPK, Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2023).
Alex mengatakan, banyak kepala daerah termasuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur sedikit. Swbagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai.
Belanja modalnya sangat sedikit, apalagi yang untuk membangun infrastruktur yang baru, pemeliharaannya saja sangat terbatas, kata Alex. Seharusnya, kata dia, diutamakan belanja-belanja kebutuhan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kalau dilihat belanja pegawai seolah-olah hanya gaji dan tunjangan saja, ternyata banyak pula honor-honor yang harus ditertibkan supaya anggaran untuk pembangunan, pemeliharaan infrastruktur itu juga ya harus lebih besar," katanya.
Selain dari sisi kualitas, dan juga utamanya fee proyek, ada pungutan, dan lain sebagainya, pungkas Alex.
