BANJARMASIN, HELOINDONESIA.COM - Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor (Paman Birin), menegaskan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam mendukung pemberantasan korupsi, terutama di sektor pelayanan publik.
Pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (27/6), Gubernur menekankan pentingnya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas korupsi sebagai ujung tombak interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Sahbirin Noor menyoroti pendekatan pencegahan korupsi sebagai langkah yang lebih efektif dan efisien dibandingkan tindakan represif. Dengan membangun sistem yang kuat dan akuntabel, potensi praktik korupsi dapat diminimalisir sejak dini. Ia juga mengapresiasi dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan melalui berbagai program dan inisiatif, seperti pendampingan sistem pencegahan korupsi dan pelatihan anti-korupsi.
Peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur sipil neg ara (ASN) menjadi fokus utama pemerintah provinsi. Melalui pendidikan, pelatihan, penguatan sistem pengawasan internal, serta penerapan reward and punishment yang tegas, kualitas SDM aparatur terus ditingkatkan.
Gubernur Kalsel berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan strategi pencegahan korupsi yang efektif, identifikasi area rawan korupsi, dan penyusunan rencana aksi konkret yang melibatkan berbagai instansi. Dalam acara ini, hadir pula Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Sekda Provinsi Roy Rizali Anwar, kepala SKPD, dan para bupati/wali kota.
Diskusi dipimpin oleh Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Marulitua, dengan narasumber dari Ombudsman RI, Kementerian PAN RB, dan Sargas Saber Pungli. Selain itu, dilakukan penyerahan sertifikat barang milik daerah dan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota berprestasi di Kalsel.
Acara ini diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan untuk berbagai prestasi dalam pencegahan korupsi dan pengelolaan tanah. Pemerintah Kota Banjarbaru menerima penghargaan atas skor Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) tertinggi tahun 2023, dan Kabupaten Barito Kuala menerima penghargaan atas jumlah penertiban prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terbanyak tahun 2023.
