HELOINDONESIA.COM - Muhamad Ilyas, praktisi dan aktivis hukum dan HAM Lampung, ikut mengkritisi dugaan keterlibatan ASN dalam politik di Kota Bandarlampung. "Jangan sampai ada abuse of power untuk kepentingan politik," ujarnya.
Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Persatuan Advokaten Indonesia (PAI) Lampung itu, seorang pejabat publik seharusnya memiliki moral klarity dan etika belity agar jajarannya tak masuk wilayah politik.
"Fokus tupoksinya saja sebagai ASN, jangan bermain di area abu-abu antara pekerjaannya dengan dedikasi atau loyakitas yang berlebihan terhadap atasan," katanya kepada Helo Indonesia Lampung, Rabu (10/5/2023).
Dia berharap aparat penegak hukum (APH), Bawasalu, para anggota DPRD Kota Bandarlampung agar mencermati upaya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
Paling tidak, katanya, sudah ada dua indikasi keterlibatan ASN dalam kerja-kerja politik.
Pertama, pemasangan stiker Ketua Karang Taruna Kota Bandarlampung Rahmawati Herdian yang merupakan anak kandung dari Mantan Wali Kota Bandarlampung Herman HN yang faktual berkeinginan mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI
"Publik menilai tersirat ada muatan politik dalam peristiwa tersebut," kata advokat yang kerap membela "wong cilik" ini sejak di LBH Bandarlampung.
Belum surut pemberitaan tentang stiker, muncul oknum mengunakan kendaraan dinas Pemkot Bandarlampung memasang atribut partai politik (bendera).
Dua peristiwa tersebut, katanya, telah terang benderang bahwa Pemkot Bandarlampung telah melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan , untuk kepentingan tertentu ,
"Saya mempertanyakan dan meragukan moral klarity dan etika belity yang seharusnya melekat pada pejabat publik dan mohon APH, Bawaslu, DPRD Kota Bandarlampung menggunakan kewenangannya untuk melakukan langkah-langkah kongkrit, preventif agar iklim demokrasi terjaga baik," ujarnya.
Dia mengingatkan janganlah bermain dalam ruang abu-abu terus, rakyat sudah cerdas. (HBM)
