LAMPUNG.HELOINDONESIA.COM -- Pemkot Bandarlampung masih menunggu rekomendasi pembayaran belanja pegawai TA 2023 dari Kemendagri, kata Kapala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M Nur Ramdhan, Rabu (1/3/23).
Dirincinya, belanja yang bersifat mengikat Rp849,025 miliar yang terdiri dari gaji dan tunjangan Rp549,725 miliar, PPPK Rp84,390 miliar, belanja TPP (tambahan pengahasilan pegawai) Rp74,021 miliar, gaji pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Rp37,515 miliar.
Lalu, insentif pemungutan pajak daerah Rp30,811 miliar, iuran jaminan kesehatan ASN Rp55,617 miliar, iuran jaminan kecelakan kerja ASN Rp1,175 miliar, iuran jaminan kematian ASN Rp3,527 miliar, serta belanja honorarium Rp12,240 miliar.
Ramdhan mengatakan biasanya rekomendasi itu turun pada bulan Maret. Begitu rekomendasi tersebut telah turun, Pemkot Bandarlampung akan segera membayarkannya, ujarnya kepada "Helo Indonesia Lampung", Rabu (1/2/23).
Sebelumnya, Kemendagri telah mengambil langkah awal dalam mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun dan penanganan inflasi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan hal itu pada di Aula Gedung Semergou, Pemkot Bandarlampung, Senin ( 27/2/23),
Upaya ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) asistensi percepatan realisasi (APBD), penanganan inflasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah.
Agus Fatoni mengatakan langkah tersebut bertujuan mendorong percepatan realisasi APBD TA 2023 sejak awal tahun. Selain itu, asistensi penganggaran penanganan inflasi dan peningkatan kapasitas.
Realisasi APBD sejak awal tahun juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, memacu belanja pihak swasta, menggairahkan perekonomian daerah, serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. (Hajim)
