LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Rutan Bandarlampung disinyalir masih menjadi sarang korupsi. Sejumlah narapidana yang menginginkan keistimewaan (previlege) harus membayar sejumlah uang kepada oknum Rutan.
Hal ini dialami seorang narapidana. Untuk pengajuan Pembebasan Bersyarat (PB), dua tahun ini, keluarga sang tahanan harus pontang-panting memenuhi "permintaan" pihak rutan, salah satunya seragam kaos untuk beragam kegiatan.
Untuk berkomunikasi ke keluarga dan penasehat hukum keluarga terkait upaya PB, sang narapidana harus menyiapkan dana yang tak sedikit, Rp10 juta per bulan.
Diperkirakan, banyak sekali narapidana yang membayarnya agar mendapatkan previlege dapat berkomunikasi dengan keluarga dan penasehat .
"Jelang Lebaran Idul Fitri 1444 H ini, tarifnya jadi Rp15 juta per bulan, belum soal kamar dan jumlah yang memanfaatkan peluang ini banyak," kata advokat Ujang Tomi, SH. kepada "Helo Indonesia Lampung", Rabu (19/4/2023).
Ujang Tomi melanjutkan, "lebih apesnya, klien kami mengalami hal yang lebih menyedihkan. Sudah 2 kali Idul Fitri tak memperoleh "remisi" bahkan terkesan sengaja dijadikan ATM berkepanjangan."
Kepala Rutan Bandarlampung Iwan Setiawan sudah dikonfirmasi 'Helo Indonesia Lampung" via whatsapp sejak Rabu siang (19/4/2023). Namun hingga Kamis pagi ini (20/4/2023), konfirmasi hanya dibaca, tak direspon.
"Yang keterlaluan, untuk mengajukan PB sang narapidana tersebut dipintai biaya Rp 10 juta, sudah diberikan uang tersebut ke Karutan. Akan tetapi pengajuan PB tidak diurus seperti juga hak atas Remisinya," Tomi mengakhiri informasinya.(HBM)
