Oleh Herman Batin Mangku *
MENDADAK Lampung viral, para pejabat, tiktoker senior hingga yang baru nongol, politikus, aktivis, tokoh daerah hingga nasional berebut nimbrung mengomentari postingan Bima Yudo Saputro tentang "Alasan Lampung Tak Maju-Maju" lewat IG @Awbimax Reborn.
Sebagian besar nitizen membela Bima yang dilaporkan ke Polda Lampung. Ada juga -- sedikit -- yang mendukung langkah Gindha Ansory Wayka melaporkan Bima yang menyebutkan "Lampung dajal" dan membantah empat penyebab Lampung tak maju-maju.
Pemuda Kabupaten Lampung Timur yang sedang kuliah di Sydney itu mengkritik: (1) Infrastruktur jelek dan mangkrak, (2). Dunia pendidikan yang korup dan kolutif, (3) Birokrasi tak efisien dan hukum tak tegak, serta (4) Harga komoditas pertanian fluktuatif.
Begitu viralnya, Hotman Paris sampai tergoda komentar tentang Bima. Advokat terkenal ini siap berada di barisan pembela Bima. Menko Polhukam Mahfud MD juga siap membela Bima terutama jika ada intimidasi dari aparat penegak hukum (APH).
Sebetulnya, kasus ini tak meledak sedahsyat seperti saat ini jika para pemangku mencermati pemberitaan tentang beberapa ruas jalan bak kubangan kerbau serta pengerjaan infrastruktur yang terkesan asal-asalan belasan tahun belakangan ini.
Pers terus-menerus memberitakan jalan rusak dan pembangunan infrastruktur yang jelek mulai dari tiang gedung RSUD Abdul Moeloek yang "mengot", dinding penahan jembatan abrol, drainase, sampai Kota Baru yang mangkrak.
Tak hanya wartawan yang selalu sigap menyuarakan buruknya infrastruktur, warga juga sudah berulang kali menyindir jalan rusak dengan berbagai cara, mulai dari menanam pohon di tengah jalan hancur, pura-pura memancing ikan lele di kubangan jalan, hingga berenang di tengah jalan.
Tak juga digubris, para tiktoker lokal sampai aksi mandi lumpur dan memancing di jalan-jalan yang rusak parah. Lewat parodi tiktok, mereka menyindir "water boom" ada di tengah poros jalan provinsi hingga jalan kabupaten dan kota.
Terakhir viral, potongan video Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay saat Musrembang Provinsi Lampung Tahun 2O23. Kader PDIP itu mengkritisi kinerja para pejabat yang menyebabkan daerahnya "tidak baik-baik saja".
Namun, apa yang dikatakan kader PDIP itu terkesan malah pasang badan buat Kepala Daerah. "Saya meminta kepada Pak Gubernur mengevaluasi seluruh pejabatnya karena saya ingin gubernur Lampung ini ke depan punya legacy," katanya.
Ditegaskannya lagi, yang akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan rakyat melalui sidang paripurna, bukan kepala dinas, bukan kepala biro, tapi Saudara Gubernur dan itu legacy yang akan dicatat dalam sejarah Pemprov Lampung.
"Saya suport, saya suport, tanpa reserved," ujar Mingrum Gumay dengan sangat gagahnya. Posisinya sebagai ketua DPRD Lampung seharusnya mengkritis kepemimpinan Sang Kepala Daerah, bukan malah "ngomporin", cari-cari kambing hitam, agar "Sang Bos" main geser dan pecat di penghujung kekuasaanya.
Ingat kata-kata negarawan, calon presiden, Prabowo Subianto: "Seribu kambing dipimpin oleh seekor harimau akan mengaum semua. Tetapi seribu harimau dipimpin kambing akan embeeek semua." Artinya, kepemimpinan tergantung pemimpinnya.
Gubernur adalah kapten biduk 33 janjinya kepada rakyat saat sosialisasi agar dirinya dipilih memimpin 9.007.848 warga Lampung selama periode pertamanya. Para legislator dipilih rakyat untuk mengawasi agar "gawenya" eksekutif menuju ke kesejahteraan rakyat.
Sebagai wakil rakyat mendapatkan banyak fasilitas nyaman dari rakyat, Mingrum Gumay dan 85 anggotanya seharusnya menjadi garda terdepan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD yang dilaksanakan eksekutif.
Barangkali, jika Mingrum Gumay dan kawan-kawannya seperti Bima, kritis, dengan bahasa yang santun dan memiliki legal standing pengawasan, tak perlu lagi masyarakat menanam pohon dan guling-guling di lumpur jalan, Bima teriak-teriak sampai bilang "dajal" karena sangking kesalnya sejak kecil hingga dewasa masih banyak jalan remuk.
Apalagi, tugas dan wewenang Mingrum Gumay dan rekan-rekannya dapat membuat peraturan daerah, membahas, dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
Artinya, jika Mingrum Gumay meminta gubernur mengevaluasi seluruh pejabatnya, maka pertanyaanya sebaliknya kemana saja wakil rakyat yang terhormat selama ini? Kenapa setelah "tak baik-baik" saja baru kamu bertanya-tanya, dukung evaluasi pejabat Pemprov Lampung.
Oke lah, mungkin para wakil rakyat sudah melakukan tiga fungsi DPRD itu, namun caranya "bisik-bisik", jarang terdengar ke pers apalagi ke publik, sehingga masyarakat yang diwakili lebih banyak tak tahu dan tak bisa mengukur apa yang sedang dibuat, ikut memeloti, sampai mengingatkan pula pelaksanaan pembangunan daerahnya.
"Bisik-bisik" agar tak didengar publik, jika benar, bisa bikin baper wartawan, LSM, rakyat, dan mungkin Bima. Gak mau kan dicurigai diam-diam "ngelokak" ke eksekutif kan? Walluhualam.
Yang pasti, di saat seheboh ini, suara dari Gedung DPRD Lampung masih mahal. Bima telah melibas fungsi pengawasan 85 wakil rakyat tanpa dibiayai rakyat, tanpa difasilitasi negara, pulsa beli sendiri hingga kuliah keluar negeri hasil "bakul" ibunya.
Hasilnya luar biasa, "Lampung tak maju-maju" jadi perhatian nasional. Semua mata dan pembicaraan mengulik provinsi ini. Dari kamar kosannya, lewat tiktok, Bima berhasil mewakili perasaan banyak orang.
Eh, hampir lupa, satu lagi, terima kasih Gindha, atas laporannya ke kepolisian, Provinsi Lampung jadi "trending topic". Nitizen, kira-kira Mingrum Gumay dkk malu gak ya dengan Bima? Selamat Lebaran deh, maaf lahir batin. Tabiiik puuun.
* Pengurus JMSI Pusat, anggota PWI Lampung, Pimred Helo Indonesia Lampung.
