JAKARTA, HELOINDONESIA.COM ? Pihak China masih ngotot menuntut pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menggunakan APBN Indonesia menjadi jaminan. Kalangan DPR pun meminta pemerinta bersikap tegas terhadap sikap China tersebut.
Pemerintah diminta untuk berpikir panjang terkait kasus ini. Jangan sampai anggaran dan kondisi yang stabil saat ini digoyang oleh isu tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPR Bakri HM, Kamis ini. Dia memperingatkan para tokoh yang terlibat dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung berpikir panjang mengingat kondisi dalam negeri. Harus tegas terhadap pihak China.
?Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik. Harus tegas kepada Pemerintah China saya pikir,? ujar Bakri di DPR, Kamis (13/4/2023).
Bakri HM mengaku terkejut dengan adanya desakan dari pihak China untuk menjadikan penyelesaian masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diperkuat dengan APBN.
Padahal, lanjut politisi PAN itu, pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bahwa dalam pembangunan kereta cepat tersebut tidak menggunakan dana dari APBN.
?Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada satu rupiah pun uang APBN akan masuk (jadi pembiayaan KCJB), tapi pada kenyataannya masuk juga. Tapi kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,? ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.
Untuk itu, Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional dari Dapil Jambi itu pun mendorong pemerintah agar tetap kembali pada kesepakatan awalnya. ?Kalau itu memang ada perjanjian utang jangka panjang, ya dilakukan aja. Pemerintah harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya,? tandas Bakri HM. (*)
(A Winoto)
