HELOINDONESIA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, saat ini kejahatan korupsi sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih.
Dengan hal tersebut, pemerintah perlu berusaha lebih masif dalam mencegah dan memberantas korupsi yang menggunakan teknologi canggih.
Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
"Karena korupsi semakin canggih, semakin kompleks bahkan lintas negara dan multi yuridiksi serta menggunakan teknologi mutakhir. Oleh sebab itu, kita butuh upaya bersama yang lebih sistematis, yang lebih masif, yang mematahkan teknologi mutakhir untuk mencegah tindak pidana korupsi," Kata Jokowi.
Baca juga: Pemkab Mesuji Gelar Forum Konsultasi Publik RPJPD Tahun 2025 - 2045
Dia juga menekankan perlu adanya penguatan diberbagai sistem untuk mencegah terjadinya korupsi.
"Kita perlu perkuat sistem pencegahan, sistem perizinan, sistem pengawasan internal dan lain-lain. Memang sudah banyak juga yang kita buatkan platform. E-katalog misalnya," ungkapnya.
Presiden bercerita, ia pernah memeriksa jumlah barang dalam e-katalog di awal pekan.
Saat itu ketersediaan barang baru 50.000.
Namun, esok harinya, berdasarkan laporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sudah ada 7,5 juta barang yang masuk ke dalam e-katalog.
Baca juga: Ketua IKA Unila Prof. Dr. Rudy Heriyanto Dilantik Jadi Sekjen KKP
Menurut Jokowi, perkembangan e-katalog sangat membantu menekan potensi korupsi.
Selain itu, ada juga program one map policy yang saat ini dikembangkan pemerintah.
Meski baru sekitar 60-70 persen selesai, tetapi kebijakan itu juga membantu memagari banyak pihak agar tidak tergoda korupsi.
Presiden Indonesia ketuuh itu juga menyinggung soal pembayaran pajak secara online dan sertifikat elektronik yang semuanya dibuatkan aplikasi.
"Semuanya dibuatkan aplikasi dalam rangka memagari agar tidak terjadi korupsi," kata Jokowi.
Baca juga: Tanggapi Isu Dugaan Pelanggaran HAM Masa Lalu, Wiranto: Saya Heran Selalu Diungkit Jelang Pemilu
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan saat ini sudah ada ribuan pejabat hingga pihak swasta yang dipenjarakan akibat tindak pidana korupsi.
Sehingga menurutnya, tidak ada negara lain di dunia yang memenjarakan pejabat sebanyak yang dilakukan pemerintah Indonesia.
"Kita tahu di negara kita periode 2004-2022 sudah banyak sekali, dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita Indonesia," tandasnya.
