KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun angkat bicara terkait mahalnya pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dikeluhkan organisasi profesi bidang kesehatan, diantaranya, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) dan Ikatan Profesi Optometris Indonesia (Iropin) di Kabupaten Kendal, Jateng.
Menurut Makmun, pengurusan SLF telah dirumuskan dalam Undang-undang Cipta Kerja. Dimana salah satunya menyebutkan bahan bangunan-bangunan yang dimiliki harus sesuai standar yang sudah ada dalam ketentuan tersebut.
"Para apoteker ini kan merasa keberatan dengan biaya yang muncul. Sehingga sebenarnya kemarin kita telah fasilitasi, sudah kita temukan bagaimana beberapa OPD yang harus menangani persoalan SLF ini meng-hire (menyewa) tenaga ahli yang tentunya itu dibayar oleh Pemkab Kendal," ujarnya, Minggu 26 November 2023.
Sehingga, lanjut Ketua DPRD Kendal, jika organisasi profesi dibidang kesehatan tersebut akan mengajukan ijin, ada kehadiran pemerintah untuk mencakup biaya konsultannya.
"Teknisnya di Kabupaten Kendal masih kita pantau terus dan kemarin dipertemuan kita dengan Sekda dan eksekutif bagaimana untuk mengatasi dan mendapatkan solusi," imbuh Makmun.
Baca juga: Wali Kota Semarang Hadiri Peringatan Hari Guru, Ajak Perangi Perundungan
Makmun menambahkan, mahalnya pengurusan SLF di Kabupaten Kendal dibandingkan dengan daerah lain yang jauh lebih tinggi dan berkali-kali lipat karena dibayarkan pada pihak ketiga. Pihak itu adalah konsultan bangunan yang menguruskan SLF dengan mematok harga sendiri.
"Uangnya tidak masuk ke kas daerah tapi ke saku konsultannya sendiri. Nanti akan terus kita awasi. Dan mari kita awasi bersama, karena angka-angka itu muncul dari pihak ketiga," tutupnya. (Anik)
