LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Nerozeli Agung Putra Koenang alias Panglima Laskar Lampung Nero ikut menanggapi polemik kritikan soal pemuda lewat akun Tik Tok Aubimax Reborn terhadap pembangunan di Lampung.
Menurut dia, pemimpin itu ya harus siap dikritik sebagai bahan untuk evaluasi kepemimpinanya. "Biar ada balancing dengan publikasi versi penguasa yang selalu tentang kesuksesannya saja," katanya.
Panglima Nero mengatakan sebagai negara demokrasi kritik terhadap seorang pemimpin merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang telah diamanatkan konstitusi negara. Hanya negara otoriter, katanya yang antikritik.
"Jangan sebentar-sebentar lapor, mati demokrasi kita, anak muda bakal semakin tak berani untuk kritis, apa kita mau punya generasi yang pesismistis dan nerimo aja, bahaya itu," katanya usai aksi menuntut pembebasan ketua RT di Polda Lampung.
Seharusnya, kritikan merupakan obat untuk menyehatkan suatu kepemimpinan, bukan hanya kata-kata sanjungan-sanjungan saja, katanya kepada "Helo Indonesia Lampung," Senin (10/4/2023).
Di tanggapan Tik Tok itu juga banyak yang menanggapi positif kritikan tersebut. Bahkan, tak sedikit yang membenarkan kritikan akun tersebut.
Sebelumnya, pemuda yang mengaku berasal dari Lampung dan masih studi di Australia ini, lewat akun Tik Tok @awbimaxreborn yang telah ditonton jutaan dan direspon ribuan orang mengritik empat hal yang menyebabkan Lampung tak maju-maju.
Advokat terkenal yang juga Gindha Ansori Wayka melaporkan akun Tik Tok @awbimaxreborn ke Polda Lampung. Dia tak terima Lampung dikatakan "dajal". Pada pembukaan cuitannya, Bima mengatakan kata Lampung dan dajal.
Menurut Gindha ketika dikonfirmasi "Helo Indonesia Lampung", dirinya sebagai putra daerah dan lahir di Lampung sangat keberatan atas video berdurasi selama 03.32 menit yang disebar oleh yang bersangkutan soal kata "dajal".
Namun, yang tersebar lewat relisnya, "orang dekat" Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ini membantah apa yang menjadi kritikan Bima soal alasannya Lampung tak maju-maju.
Soal banyak proyek mangkrak, menurut Gindha, penggunaan kata 'banyak proyek mangkrak' adalah narasi yang berlebihan yang tidak didukung data valid terkait hal ini, sehingga informasi ini cukup menyesatkan di kalangan publik.
Yang bersangkutan menyebutkan aliran dana dari pemerintah pusat jumlahnya ratusan miliar dan tidak tahu Kota Baru sekarang telah jadi tempat jin buang anak atau tidak, adalah narasi yang sangat menyesatkan karena dengan ketidaktahuannya yang bersangkutan membangun opini publik tanpa melalui riset terlebih dahulu.
"Sehingga dengan ketidaktahuannya tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan bicara tanpa dasar dan tidak sesuai fakta karena tidak menunjukkan data kongkrit terkait alasan mangkraknya Pembangunan Kota Baru tersebut," jelasnya.
Lalu, adalagi bahwa yang bersangkutan juga menyebutkan mengenai infrastruktur jalan di Lampung 1 kM bagus dan 1 km rusak dan hanya ditempel-tempel saja itu diasumsikan bahwa pemerintah sedang main ular tangga.
"Sebenarnya apa yang disampaikan bersangkutan ini tidak benar dan tidak terjadi secara menyeluruh di Lampung. Sehingga narasi ini pun juga menyesatkan dan tidak mendukung upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah," tegasnya.
Yang bersangkutan juga menyebutkan sistem pendidikan di Lampung yang lemah dimana proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung menurutnya 'banyak sekali kecurangan' dan yang berkontribusi itu adalah orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan, kunci jawaban tersebar kalau sudah mau UN, menurutnya yang menyebarkan adalah pemerintah.
Terkait dengan hal ini yang bersangkutan menyebut 'banyak sekali kecurangan' dan secara tidak langsung menuduh orang-orang yang bekerja pada sektor Pendidikan yang melakukan hal ini dan termasuk pernyataannya yang menyebarkan kunci jawaban adalah pemerintah merupakan fitnah yang luar biasa," katanya.
Karena narasi yang dibangun oleh yang bersangkutan tidak detail dan seolah pernyataan ini terjadi secara massif di Lampung, sehingga hal ini berpotensi merugikan orang-orang yang bekerja pada sektor Pendidikan dan secara tidak langsung yang bersangkutan diduga telah menuduh pemerintah menjadi dalang kebocoran kunci jawaban saat UN berlangsung di Lampung.
Bahwa selain itu yang bersangkutan menyebutkan alasan lainnya 'Kenapa Lampung Ga Maju-Maju' adalah Tata Kelola Lemah yang menurutnya korupsi terjadi dimana-mana, birokrasi tidak efisien, hukumnya tidak ditegakkan (sangat lemah), suap dimana-mana sudah seperti makanan sehari-hari (suap-suap duit).
"Terkait hal ini, narasi yang dibangun dibesar-besarkan (hiperbola) terkait korupsi terjadi di Lampung yang seolah-olah terjadi secara massif, menganggap hal yang dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana (Penegakan hukum tidak ditegakkan alias lemah sekali)," katanya.
Padahal faktanya penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya dan menurutnya bahwa suap dimana-mana sudah seperti makanan sehari-hari (suap-suap duit) adalah tuduhan tanpa dasar yang dapat mendatangkan hambatan dalam hal berinvestasi di daerah akibat narasi yang dibangun oleh yang bersangkutan.
"Dari uraian di atas, diduga yang bersangkutan telah menyebarkan berita bohong (hoaks) karena narasinya banyak yang tidak sesuai fakta sehingga menyesatkan," ungkapnya.
Menurutnya, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat karena menyangkut masyarakat 1 Provinsi yakni Provinsi Lampung, sehingga menurut dirinya perbuatan yang bersangkutan telah memenuhi rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
"Berkaitan dengan hal tersebut, Kami menyampaikan Laporan Tertulis terkait uraian di atas dan besar harapan Kami Bapak dapat melakukan penyelidikan berdasarkan permohonan ini," pungkasnya. (HBM)
