LAMPUNG,HELOINDONESIA.COM -- LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan kekecewaannya tak hadirnya pimpinan MPR RI ketika pimpinan DPD RI dan Presidium Konstitusi menyampaikam maklumat kembali ke UUD 1945, naskah sebelum Amandemen 1999-2002.
Lewat rilis yang diterima Helo Indonesia, Minggu (12/11/2023), Ketua DPD RI itu berpendapat pimpinan MPR tidak layak sebagai tauladan kenegaraan. Meski begitu, DPD RI dan Presidium Konstitusi akan terus memperjuangkan kembali ke konstitusi awal.
DPD RI dan Presidium Konstitusi menyampaikan maklumatnya Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Jumat (10/11/2023). Namun, mereka hanya diterima para anggota MPR RI. "Buktikan Pimpinan MPR RI tidak berpihak kepada utusan rakyat," katanya.
Diungkapnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sempat mengikuti proses persiapan acara penyerahan maklumat bahkan hadir rapat koordinasi pada tanggal 26 Oktober 2023 di Jakarta. Tetapi, dia kemudian tak hadir atas dasar kesepakatan para Pimpinan MPR RI.
Baca juga: Mamiyani Fahrizal Kukuhkan Pengurus Klub Jantung Sehat Baru
LaNyalla melihat hal ini merupakan bukti nyata bahwa kedaulatan rakyat telah dirampok oleh segelintir orang yang berlindung di balik baju kelompok. Amandemen UUD 45 Tahun 2002 telah mengubah kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik.
Sehingga, mereka yang mengatasnamakan wakil rakyat sejatinya adalah wakil partai politik. Negara ini bukan milik kelompok atau golongan, namun milik rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, ujarnya.
Penjelmaan rakyat yang diwakili oleh kalangan dari organisasi-organisasi sosial masyarakat, serikat-serikat, kaum profesional, akademisi, mahasiswa, para raja, sultan dan masyarakat adat Nusantara telah sampai pada satu titik. Yaitu mengembalikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan negara.
Oleh karena itu, LaNyalla meminta semua pihak untuk menyuarakan dan mengajak sebanyak mungkin elemen-elemen rakyat Indonesia lainnya, untuk bersama dalam satu kesadaran kolektif bangsa bahwa Indonesia harus lebih baik.
Baca juga: Gibran Malam Mingguan Bersama Anak Milenial Lampung di Kopi Nako
"Kita semua harus jujur dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai agung yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan kelompok. Atau kepentingan politik yang semata untuk meraih kekuasaan, tetapi melupakan amanat rakyat," paparnya.
Ditambahkan olehnya, mewujudkan kedaulatan rakyat harus menjadi tujuan utama karena rakyat sebagai pemilik negara harus menentukan arah perjalanan bangsa ini. Dimana penjelmaan rakyat tersebut diwujudkan dalam Lembaga Tertinggi Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Menurut LaNyalla, Dewan Presidium Konstitusi di bawah arahan Wakil Presiden RI ke-VI, Try Sutrisno akan terus berjalan. Mendesak dan mendobrak sekat-sekat penghalang. Dewan Presidium Konstitusi juga akan mengumumkan kepada Rakyat Indonesia, siapa saja yang tidak setuju dan siapa saja yang menghalangi bangsa dan negara ini untuk kembali ke Pancasila.
"Dan Indonesia akan mencatat. Siapa saja pengkhianat Pancasila. Siapa saja yang menghalangi bangsa dan negara ini untuk kembali ke Pancasila. Dan kita harus siap menghadapi perjuangan yang lebih berat, karena kita berhadapan dengan bangsa sendiri yang menjadi pengkhianat Pancasila," tegasnya.
Baca juga: Putusan MK Tidak Mewakili Harapan Anak Muda
Maklumat yang diserahkan Try Sutrisno dengan didampingi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Guru Besar Filsafat UGM Prof Kaelan, Ketua Umum PP Pemuda Panca Marga Berto Izaak Doko, Wakil Perempuan Mirah Sumirat, serta wakil Ulama KH Fadholi Muh Ruham, diterima oleh anggota MPR RI, M Syukur (Jambi), Bustami Zainuddin (Lampung), Alirman Sori (Sumbar), Bambang Santoso (Bali), Fachrul Razi (Aceh) dan Sylviana Murni (DKI Jakarta).
Hadir dan mendukung Maklumat Presidium Konstitusi antara lain, Prof Hafidz Abbas (Mantan Anggota Komnas HAM), Siti Fadilah Supari (Mantan Menteri Kesehatan), Margarito Kamis (pengamat politik), Asrul Azis Taba (pengusaha), Batara R Hutagalung (sejarawan), Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto (Mantan KSAD), Suko Sudarso (tokoh masyarakat), Ida R Kusdianti (perwakilan emak-emak).
Tampak pula Prof Sofian Effendi (Mantan Rektor UGM), Chusnul Mar'iyah (aktivis perempuan), PYM Edward Syah Pernong (Raja Sekala Brak, Lampung), Romo Asun Gotama (Wakil Sekjen WALUBI), Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto (Mantan KSAL), Indra Bambang Utoyo (FKPPI), Nurhayati Assegaf (Mantan Anggota DPR), Gus Aam Wahab Hasbullah (cucu pendiri NU), KH Ali Badri Zaini (ulama Jawa Timur), Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia), Togar M Nero (perwakilan Pemuda Pancasila), Prof Son Diamar (ITB), Prof Daniel M Rosyid (ITS), para Raja dan Sultan Nusantara, serta sejumlah mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat lainnya.(Rls/HBM)