LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Para anggota DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) khawatir terjadinya "pembegalan" usulan calon penjabat bupati Tulangbawang Barat (Tubaba). Dari dua calon, masuk ke Kemendagri cuma satu nama.
Ketua Fraksi Demokrat Paisol, SH mengaku dapat informasi Ketua DPRD Tubaba Ponco Nugroho diduga hanya mengusulkan satu nama saja ke Kemendagri, tanpa melalui rapat pimpinan, calon penjabat bupati.
"Kami tidak tahu isi surat usulannya, kami tidak melihat bentuk fisiknya, tetapi informasinya hanya satu nama yang diusulkan Ketua DPRD Tubaba, yaitu Budi Darmawan," ujar Paisol kepada "Helo Indonesia Lampung", Kamis (06/04/2023).
Padahal, kata dia, Fraksi Demokrat mengusulkan dua nama, yaitu Dr. Zaidirina, SE.Msi yang sekarang menjabat bupati setempat dan Budi Darmawan Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
Diceritakannya, setelah Rapat Paripurna HUT ke-14 Tubaba di Gedung DPRD Tubaba, Pimpinan DPRD setempat menggelar rapat. Fraksi Demokrat mempertanyakan maksud rapat tersebut.
"Waktu rapat pimpinan, saya sempat tanya kepada Ketua DPRD Tubaba rapat apa? Kalau ini rapim tolong buatkan berita acaranya, ini membahas masalah apa?" kata Paisol.
Tak hanya dirinya, forum rapat tersebut juga mempertanyakan hal serupa. Jika terkait pengusulan calon penjabat bupati, fraksinya meminta agar ada berita acaranya.
"Ponco saat itu mengatakan hanya ngobrol biasa, usulkan saja tiap-tiap fraksi siapa yang mau diusulkan sebagai penjabat bupati Tubab," kata Sobri, ketua Fraksi Nasdem, mengutip pernyataan Ponco.
Kalau ada empat nama nanti dibahas, karena usulan maksimal tiga nama minimal satu, kata Ponco dikutip Sobri.
Ketua Fraksi Partai Nasdem Drs.Sobri, MM menilai usulan yang disampaikan Ketua DPRD Tubaba dinyatakan tidak jelas. Pasalnya usulan dari fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura sama-sama mengusulkan satu nama, yaitu Dr.bZaidirina.
"Kemudian Fraksi Demokrasi mengusung dua nama yaitu Dr. Zaidirina dan Budi Darmawan, sedangkan Fraksi PDIP mengusulkan Budi Darmawan l, sementara itu Gerindra kami tidak tahu karena tidak melihat bunyi surat usulannya" kata Sobri.
Lanjutnya, isu yang berkembang Ketua DPRD Tubaba justru hanya mengakomodir satu nama m, yaitu Budi Darmawan tanpa koordinasi dengan fraksi-fraksi.
"Ini lembaga resmi, kalau memang berdasarkan rapim, mana berita acaranya, apakah ada absennya, memenuhi korum tidak rapat itu, tidak bisa ketua DPRD itu ngolah sendiri," katanya.
"Kami jadi tanda tanya besar masalah ini, kami tidak ada komunikasi dengan Ponco Nugroho," kata Sobri.
"Jadi keputusan usulan yang dikirimkan ketua DPRD Tubaba itu jadi tanda tanya besar. Semua ini ada mekanismenya, gak ada itu pakai voting-voting." kata Sobri
Terpisah, ditanyakan pendapat Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal menyebut enam fraksi yang ada di DPRD Tubaba mesti mempertanyakan perihal tersebut kepada Ponco Nugroho selaku Ketua DPRD Tubaba.
"Kalau benar itu yang terjadi, tidak boleh Ketua DPRD Tubaba melakukan manipulasi seperti itu. Kalau ada nama lain, nama lain itu harus disertakan. Itu namanya sudah menyalahi tata tertib, jika begitu diputuskan oleh DPRD. Keputusan itu kan harus transparan. Diputuskan dan diketahui oleh fraksi. Gimana penetapan tanpa sepengetahuan," katanya.
Yozi juga menanyakan sikap fraksi sebelum hal tersebut diputuskan. Menurutnya tidak mungkin DPRD Tubaba melakukan keputusan secara kelembagaan tanpa sepengetahuan fraksi-fraksi yang ada.
" Sekarang bahasa fraksi itu apa.
Jangan bahasa di luar berbeda dengan di dalamnya, Itu kan provokatif nanya. Kalau sudah diputuskan satu nama, ya sudah satu nama. Tapi dalam bentuk keputusan DPRD ya. Jangan ketika sudah didalam rapat sudah diputuskan dua nama, tapi di luar dikatakan satu nama. Itu namanya provokatif. Saya kira ketuanya terlalu berani kalau dalam kelembagaan diputuskan berbeda. Itu kan beresiko buat Ponco selaku ketua DPRD Tubaba," pungkasnya.
Sementara itu, dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Ketua DPRD Tubaba Ponco Nugroho, belum berhasil dikonfirmasi. (Rohman)
