bjb Kredit Kepemilikan Rumah
Helo Indonesia

TKI Asal Karawang Dede Asiah Jadi Korban Perdagangan Orang di Suriah, Pemerintah Didesak Upayakan Pemulangan

Helo Jabar - Nasional -> Peristiwa
Kamis, 6 April 2023 10:42
    Bagikan  
TKI Asal Karawang Dede Asiah Jadi Korban Perdagangan Orang di Suriah, Pemerintah Didesak Upayakan Pemulangan

Netty Prasetiyani Aher, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS.

JAKARTA, HELOINDONESIA.COM ? TKI atau Pekerja migran asal Karawang Dede Asiah yang diduga menjadi korban perdagangan orang di Suriah. Kalangan DPR mendapati bahwa Dede Asiah dijual perusahaan penyalur tenaga kerja sebesar USD 12.000 atau sekitar Rp180 juta ke Suriah.

Untuk itu, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah agar segera mengupayakan pemulangan Dede Ariasih yang merupakan Pekerja Migran (PMI) non prosedural (TKI illegal).

Menurutnya, Dede Asiah, pekerja migran asal Karawang yang diduga menjadi korban perdagangan orang atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Suriah.

?Kami mendesak pemerintah agar segera mengupayakan pemulangan PMI Dede Asiah yang jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Suriah. Korban TPPO berhak mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya,? kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/4/2023).

Menurutnya, Dede Asiah mengaku dijual perusahaan penyalur tenaga kerja sebesar USD 12.000 atau sekitar Rp180 juta ke Suriah. Netty mempertanyakan komitmen BP2MI untuk memberantas mafia penyalur PMI non prosedural.

Padahal komitmen tersebut digaungkan di seminar-seminar yang digelar pemerintah, tapi realisasinya masih jauh dan kasus-kasus terus datang silih berganti. 

"Kenapa kejadian TPPO dan penyaluran PMI non prosedural terus saja berulang. Ini seperti ada mafia penyalur PMI yang dapat dengan leluasa melakukan aksinya. Apakah ada backing dari aparat?" tanya Netty.

Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi PKS ini meminta kasus Dede Asiah menjadi cambuk bagi pemerintah, khususnya Kemenaker RI dan BP2MI, agar terus melakukan perbaikan sistem perlindungan PMI.

"Komitmen moral harus dibuktikan dengan hasil riil di lapangan. Jangan hanya jargon, tapi korban terus berjatuhan. Ini menyangkut marwah dan martabat pemerintah Indonesia di mata rakyat dan dunia," tandasnya. (*) 

(A Winoto)