LAMPUNG,HELOINDONESIA.COM -- Dua wakil rakyat serius menyikapi dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS 2022 senilai Rp 4,7 miliar di Disdikbud Kota Bandarlampung. Mereka menyerahkan sejumlah bukti ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek (Kemenristek) di Jakarta.
Kedua anggota DPRD Bandarlampung itu, Hermawan dari Partai Gerindra dan Ali Wardana dari Partai Golkar terbang ke Kemendikbudristek.RI selepas menjalankan tugas sebagai pansus DPRD Bandarlampung, Kamis (12/10/2023).
Dikonfirmasi Minggu (15/10/2023), Hermawan dari Komisi IV, mengatakan telah menyampaikan berbagai data dan fakta kepada pejabat di Kementerian. Mereka berharap ditindaklanjuti adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS. "Rp 4,7 miliar itu bukan persoalan sederhana," katanya.
Baca juga: Carut Marut Lagi, Lampung Fair 2022 Lanjut Pekan Raya Lampung 2023.
Kata dia, ada 554 guru tidak tetap yang belum legal secara administrasi kepegawaian telah diberi honorarium dari dana BOS. Apalagi, katanya, ada dugaan fiktif. "Jika benar, hal itu menyalahi juklak dan juknis, ujarnya.
Informasi lainnya, Selasa (10/10/2023), aparat penegak hukum (APH) mulai mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) masalah ini. Setelah selesai pulbaket dan dikaji ada indikasi, proses akan dilanjutkan ke penyelidikan. (HBM)
